Ahok Akhirnya Setuju Penjahat Seksual Harus Dikebiri
- Fajar GM - VIVA.co.id
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan Pemerintah Provinsi DKI akan turut mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Perlindungan Anak. Aturan itu adalah, regulasi terbaru pemerintah pusat soal hukuman kebiri kimiawi dalam menyikapi banyaknya kasus kejahatan dan kekerasan seksual kepada anak. Sebagai pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi DKI wajib mendukung aturan atau kebijakan apapun yang berasal dari pusat.
"Semua undang-undang kalau sudah turun (disahkan), pasti kita lakukan (sosialisasi). Pasti," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI, Kamis, 26 Mei 2016.
Sebelumnya, Ahok sempat menyatakan ketidaksetujuannya jika hukuman kebiri, yang kini diatur di Perppu, dijadikan ganjaran untuk para pelaku kejahatan seksual kepada anak.
Ahok beranggapan hukuman penjara seumur hidup tanpa kesempatan remisi lebih cocok diterapkan. Dia mengatakan, terkait ketidaksetujuannya itu, sebagai kepala daerah, ia hanya bisa beropini. Jika pemerintah pusat kini sudah mengeluarkan regulasi, mau tak mau pemerintah daerah mengikuti.
"Kalau memang Presiden sudah perintah (pelaku kejahatan seksual diberi hukuman kebiri), kita harus ikut. Kan (pemerintah pusat) lebih tinggi," ujar Ahok.
Presiden Joko Widodo menandatangani Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Rabu, 25 Mei 2016.
Adanya Perppu memperberat sanksi bagi para pelaku kejahatan seksual. Pelaku kini bisa diganjar hukuman mati, penjara seumur hidup, serta hukuman penjara minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun.
Pasal 81 Perppu juga mengatur pelaku bisa diberi sanksi kebiri secara kimiawi dan dipasangi alat deteksi elektronik. Tambahan sanksi diatur berupa pengumuman identitas pelaku ke masyarakat. (ren)
Kaleidoskop 2024: Geger PDN Diretas, Pelakunya Minta Tebusan tapi Tidak Terungkap Hingga Sekarang
Pemerintah dan masyarakat Indonesia sempat dibuat heboh dengan adanya gangguan pada sistem Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)
