Sandiaga Sebut Kebijakan Ahok Atasi Macet Kurang Tepat
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memutuskan menghapus sistem 3 in 1 mulai Senin, 16 Mei 2016. Keputusan diambil seusai dilakukannya uji coba dua tahap dalam satu bulan untuk penghapusan kawasan pengendalian kendaraan.
Menanggapi hal tersebut, Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno memberi solusi yang ditawarkan dengan menerapkan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP). Namun, ia juga akan membahas soal sistem ganjil genap yang diwacanakan Pemprov DKIÂ dengan pihak terkait.
"Wacana itu pun akan saya koordinasikan dengan Ditlantas Polda Metro Jaya," ujar Sandiaga Uno di kawasan Karang Anyar, Jakarta Pusat, Jumat malam, 20 Mei 2016.
Hanya saja, menurut Sandiaga, wacana yang dicetuskan anak buah Gubernu DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu hanya kebijakan yang tambal sulam. Di mana sistem ganjil genap sangat tidak adil karena warga yang memiliki mobil hanya diperbolehkan menggunakan kendaraannya tiga sampai empat kali jalan dalam satu minggu.
"Ganjil genap sama saja, itu tambal sulam. Ada ketidakadilan. Yang beli mobil cuma bisa pakai setengah minggu karena kebijakan itu," kata Sandi.
Demi melancarkan wacana itu, harus ada langkah konkret yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak. "Kita harus cari opsi yang berpihak sama rakyat yang susah, agar dapat kendaraan umum," ucap dia.
Laporan: Raudhatul Zannah
Disebut Salah Satu Calon Ketua Umum PPP, Begini Reaksi Gus Ipul
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menanggapi dengan santai seiring dengan namanya yang masuk bursa calon Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
