Ahok Ingin Rekrut Pejabat DKI dari Swasta
- ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama bercerita tentang kondisi birokrasi di lembaga pemerintahan di luar negeri. Di Jepang, misalnya. Di negara matahari terbit, Pegawai-pegawai Negeri Sipil (PNS) di sana merupakan lulusan terbaik di perguruan tingginya.
"Memang, ada juga yang pinter, yang kerja di perusahaan seperti Hitachi, Toshiba. Tapi, karena tidak bekerja di pemerintah, mereka dianggap kurang beruntung," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Agung Balai Kota DKI, Jumat, 29 April 2016.
Ahok tengah memberi pengarahan kepada 151 pejabat baru eselon III dan eselon IV yang ia lantik.
Ahok mengatakan, kondisi birokrasi seperti di Jepang menguntungkan. Pejabat pemerintah merupakan orang yang memiliki kemampuan dan minat memikul tanggung jawab. Pejabat bukan orang yang bisa menduduki posisinya karena jenjang karier memang membawanya ke sana.
Pemerintah Provinsi DKI telah menerapkan hal serupa dengan menyelenggarakan seleksi terbuka untuk pejabat eselon I tahun lalu. Deputi Gubernur DKI, Oswar Muadzin Mungkasa menjadi pejabat DKI pertama yang murni berlatarbelakang kalangan profesional.
Ahok mengatakan, untuk selanjutnya, ia akan berusaha agar mekanisme serupa diterapkan pula untuk mencari dan merekrut pejabat eselon II, III, dan IV seperti Kepala Dinas, Kepala Bidang, atau Kepala Biro dari kalangan swasta.
Ahok yakin, hal tersebut bisa terjadi. Pengalamannya turut menyusun Undang-undang nomor 5, tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sewaktu menjadi anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, membuatnya tahu, undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi seluruh PNS bekerja di lembaga pemerintahan itu, memungkinkan dilakukannya perekrutan pejabat eselon II, III, dan IV dari kalangan profesional.
"Kita bisa berdebat. Tapi saya akan minta izin Presiden," ujar Ahok.
Ahok Akui Macet dan Birokrasi Tak Selesai di HUT ke-489 DKI
Dua masalah ini masih menjadi persoalan utama yang belum bisa diatasi.
