Serapan APBD Rendah, Ahok Salahkan Wali Kota
- VIVA.co.id/Muhammad Solihin
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan rendahnya serapan anggaran Pemerintah Provinsi DKI saat memasuki triwulan ke-II tahun 2016, hanya 13 persen. Hal ini disebabkan pemerintah memfokuskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2016 untuk membiayai pembangunan sejumlah proyek infrastruktur fasilitas umum di Jakarta, seperti gedung, rumah susun, hingga jembatan.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjalankan tahapan lelang antara bulan Januari hingga bulan April 2016. Dengan demikian, penggunaan anggaran secara masif diperkirakan akan terjadi mulai triwulan ini.
"Kontrak (pelaksanaan proyek) otomatis baru jalan juga di bulan Mei," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI, Rabu, 27 April 2016.
Ahok mengatakan, penyerapan anggaran DKI juga akan berlangsung cepat sejak triwulan ke-II. Kewenangan pembelian lahan, kini ada di masing-masing wali kota, tidak terpusat di SKPD tingkat provinsi. "Harusnya ada percepatan karena wali kota bisa beli lahan," ujar Ahok.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI, Michael Rolando, menyampaikan serapan anggaran DKI di bulan April 2016 adalah 13,86 persen dari total APBD DKI tahun 2016 sebesar Rp66,37 triliun.
Sementara itu, data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan DKI tidak termasuk ke dalam lima besar daerah dengan serapan anggaran tertinggi.
Lima pemerintah daerah yang berhasil menyerap anggaran terbanyak hingga akhir triwulan pertama tahun 2016 yaitu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (17,0 persen), Lampung (16,0 persen), Sumatera Selatan (15,0 persen), Sulawesi Utara (15,0 persen), dan Nusa Tenggara Barat (15,0 persen). (ase)
Serapan Anggaran 0%, DKI Alasan PNS Lupa Input Data
Mereka sibuk menyiapkan Musrenbang.
