Staf Menteri PUPR: Reklamasi Jakarta Kebutuhan Mendesak
- Danar Dono
VIVA.co.id – Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR), Bidang Air dan Sumber Daya Air, Firdaus Ali, mendukung agar proyek reklamasi di Teluk Jakarta diteruskan.
Menurutnya, reklamasi dapat membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Seperti beberapa proyek reklamasi yang berhasil dilakukan di Jepang dan Korea.
"Reklamasi di teluk Tokyo, kemudian di Osaka dan kemudian di Korea berhasil mengangkat derajat nelayannya dari dulu. Dimana pun orang di muka bumi ini ingin tumbuh berkembang menjadi lebih baik. Tidak mungkin nelayan tradisional kita hidupnya susah terus, melarat, tetap seperti itu 40 tahun kemudian," ujar Firdaus dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu, 23 April 2016.
Selain itu, reklamasi juga bisa diberdayakan pemerintah, sebagai lahan baru kegiatan sosial masyarakat. "Pemerintah pun butuh ruang ekstensi untuk sosial dan lain-lain,” ujarnya menambahkan.
Namun dia mengingatkan, perbaikan kesejahteraan itu tidak terjadi seketika. Ada proses dan tahapan yang harus dijalani sehingga nelayan tradisional bisa lebih sejahtera hidupnya.
“Maka kemudian dalam perencanaan, saya berkali-kali mengingatkan bahwa nelayan itu adalah orang yang harus kita angkat derajatnya. Tapi kemudian, juga harus kita pahami, kan tidak mungkin dengan seketika semuanya akan menjadi sama, ada step by step-nya. Inilah yang kemudian membuat kita tidak pernah sabar dalam menghadapi pembangunan,” ujar Firdaus.
Menanggapi ini, Guru Besar Manajemen Pembangunan Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (IPB), Rokhmin Dahuri memiliki pendapat berbeda. Dia mengatakan, jika ingin menghentikan reklamasi Teluk Jakarta, konsekuensinya harus mengurangi populasi penduduk Jakarta sampai tersisa 7 juta jiwa.
"Kalau mau hentikan reklamasi, harus kurangi warga Jakarta, maksimal hanya 7 juta penduduk," katanya.
Rokhmin menyadari DKI Jakarta membutuhkan ruang tambahan untuk mengatasi kepadatan, sehingga melihat laut sebagai alternatif kawasan untuk memperluas daratan. "Kalau ke selatan tidak bisa lagi karena bisa merusak kawasan hutan," ujarnya.
Firdaus pun kembali menimpali pendapat Rokhmin. Dia mengatakan, pengurangan populasi tidak mungkin dilakukan. “Tidak ada di muka bumi ini yang saya tahu berhasil mengurangi jumlah populasi sebuah kawasan, kecuali bencana alam. Apa kita mau seperti itu?”
Lebih lanjut, Firdaus menjelaskan mendesaknya kebutuhan mengenai ruang tambahan, karena penduduk Jakarta terus bertambah. “Jangan dilihat dengan kaca mata kuda. Makanya apabila LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) mengatakan tidak perlu, salah. Karena kita punya permasalahan dengan ruang. Setiap yang lahir dan hidup itu butuh minimum 4,7 meter persegi," ujarnya.
Laporan: Filzah Adini Lubis/Jakarta
