Nelayan Khawatir Penghidupan Mereka Terampas Reklamasi

Nelayan Muara Angke saat menyegel Pulau G
Sumber :
  • Nadlir - VIVA.co.id

VIVA.co.id – Ratusan nelayan Teluk Jakarta melakukan aksi unjuk rasa menolak reklamasi Teluk Jakarta di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis 21 April 2016. Mereka membawa atribut seperti jaring untuk memancing dan juga spanduk bertuliskan Tolak Reklamasi Teluk Jakarta.

Salah satu pendemo yang juga merupakan nelayan Muara Baru, Satino mengatakan bahwa masalah reklamasi Teluk Jakarta akan menimbulkan kegaduhan dan ketakutan bagi masyarakat serta lingkungan.

"Reklamasi hanya menyengsarakan rakyat kecil. Ini reklamasi enggak punya kejelasan peraturan dan persyaratan," ujarnya saat melakukan aksi unjuk rasa.

Di sisi lain pemerintah juga tidak memperhatikan nasib nelayan khususnya di Teluk Jakarta. Syaifuddin salah satu nelayan Cilincing mengatakan Presiden Joko Widodo harus melihat langsung dampaknya bagi nelayan jika proyek reklamasi terus dilanjutkan, sebab menurutnya proyek reklamasi tidak ada untungnya.

"Sekarang nasib nelayan sangat sengsara dengan adanya pulau-pulau palsu itu. Pendapatan juga jadi minim. Makanya kita mau ketemu bapak presiden biar dari dia langsung instruksinya agar proyek reklamasi ini dihentikan. Sekarang kan cuma kementerian-kementerian sama Gubernur DKI saja yang bilang setop tapi kenyataannya di sana masih berlangsung pembangunan. Bohong itu semua," ujarnya.

Hadir pula dalam aksi tersebut perwakilan warga Luar Batang yang juga menentang aksi penggusuran yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta tidak berperikemanusian dan berperikeadilan.

"Ahok itu ngaco, Luar Batang itu sudah ada sejak 600 tahun lalu, terus dia klaim di situ ada tanah milik Pemda. Mana ada," ujar salah satu warga Luar Batang, Joko, di lokasi unjuk rasa.

Maka, lanjut Joko, pemerintah dan pembangunan yang dilakukan akan didukung sepenuhnya jika tidak bertentangan dengan Pancasila.

KPK Periksa Tiga Tersangka Kasus Suap Raperda Reklamasi

"Pemerintah harus bisa memperhatikan, melindungi,  dan menjaga kepentingan hidup orang banyak dan martabat kemanusiaan," ujar dia.

(ren)

Ahok: Perusahaan Anak Soeharto Pernah Dikenai Kontribusi
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.

Ketua DPRD DKI Jakarta Akui Disadap KPK

Prasetyo diperiksa terkait sadapan kasus suap reklamasi

img_title
VIVA.co.id
14 Juni 2016