Ahok Yakin Serapan APBD Nol Persen karena Salah Kemendagri
- VIVA.co.id/Muhammad Solihin
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama meyakini, kesalahan teknis yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri, telah membuat data serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2016, yang dipublikasikan, menunjukkan angka nol persen.
Sejak disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada tanggal 23 Desember 2015, APBD DKI 2016 sebesar Rp66,37 triliun telah digunakan untuk membiayai pembangunan atau pembenahan beragam infrastruktur di Jakarta.
"Beberapa (proyek infrastruktur), sudah ada yang selesai dilelang dan malah mau digroundbreaking," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI, Kamis, 21 April 2016.
Menurut Ahok, hanya kesalahan teknis atau ketidaksesuaian data antara Kemendagri dan Pemerintah Provinsi DKI yang bisa memunculkan angka serapan anggaran DKI sebesar nol persen. "Mana ada nol persen? Saya kira ada kesalahan teknis saja," ujar Ahok.
Data realisasi belanja APBD 2016 Kementerian Dalam Negeri hingga 31 Maret 2016 menunjukkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pemerintah daerah dengan serapan anggaran tertinggi sebesar 17 persen.
Baru diikuti Lampung (16 persen), Sumatera Selatan (15 persen), Sulawesi Utara (15 persen), dan Nusa Tenggara Barat (15 persen).
Sedangkan delapan provinsi, yaitu Sumatera Barat, Papua Barat, Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Jambi, dan DKI Jakarta, ditunjukkan memiliki angka serapan nol persen.
Serapan APBD Rendah, Ahok Salahkan Wali Kota
"Harusnya ada percepatan karena wali kota bisa beli lahan."
