Beda dengan Ahok, Djarot Ikuti Rekomendasi Menteri Susi

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat usai acara Parade Tongkat Putih di Silang Monas Barat, Jakarta, Minggu (31/01/2016).
Sumber :
  • VIVA.co.id/Agus Tri Haryanto

VIVA.co.id – Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sepakat dengan keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti serta DPRD DKI Jakarta. Keputusan itu yakni untuk menghentikan reklamasi Teluk Jakarta.

Pulau Reklamasi Disegel, Saham Agung Podomoro Sempat Goyang

"Reklamasi sudahlah setop dahululah. Sudah selesai, sudah banyak yang ngomong. Ya kita lihat saja seperti apa nanti," ujar Djarot usai menghadiri pelantikan pengurus baru Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DKI Jakarta Periode 2015-2020 di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Sabtu, 16 April 2016.

Dia menyarankan agar pihak-pihak terkait seperti Kemeterian KKP, Kementerian LH, Pemprov DKI Jakarta maupun DPRD DKI Jakarta untuk duduk bersama mencari solusi dari masalah terhentinya pembahasan dua raperda oleh DPRD DKI Jakarta, yakni revisi Perda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan pengesahan Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZPW3K).

KPK Lelang 12 Lukisan Rampasan Kasus Reklamasi

"Iyalah, ketemulah, ngobrol dan diskusi untuk menyinkronkan biar ada kepastian. Bu Susi, bu Siti Nurbaya kemudian kita Pemprov DKI Jakarta kita bicara sama-sama biar ada kepastian biar ga terombang-ambing macam-macam dan tidak gaduh," ujar Djarot.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menegaskan akan tetap melanjutkan reklamasi Teluk Jakarta. Sebab, hal itu merupakan amanat Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai.

KPK Pertajam Bukti Suap Reklamasi ke Anggota DPRD Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyegel bangunan di pulau hasil reklamasi beberapa waktu lalu.

KPK Tetap Usut Kasus Suap Reklamasi Jakarta

Meski izinnya sudah dihentikan oleh Gubernur Anies.

img_title
VIVA.co.id
28 September 2018