Fadli Zon: Tak Salah Jika DPR Awasi Ahok soal Sumber Waras

Meski diawasi DPRD DKI, Pemerintah Provinsi DKI adalah bagian dari pemerintah pusat. Sebagai lembaga legislatif, tugas DPR adalah mengawasi eksekutif, dalam hal ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

 

"Gubernur kan perpanjangan pemerintah pusat. Kita juga bisa turut awasi gubernur," ujar Fadli dalam sebuah acara diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 16 April 2016.

 

Fadli mengatakan, langkah yang akan diambil antara lain mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk meminta informasi terkait temuan yang dianggap merugikan keuangan Pemerintah Provinsi DKI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI tahun 2014.

 

"Kawan-kawan di Komisi III minggu depan akan ke BPK," ujar Fadli.

 

Fadli mengatakan, ia sendiri akan mengunjungi langsung lahan yang telah dibeli Pemerintah Provinsi DKI di Kotamadya Jakarta Barat. Politisi Partai Gerindra ini ingin melihat langsung apakah lahan berada di zona Jalan Kyai Tapa yang memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Rp20,7 juta per meter persegi, atau Jalan Tomang Utara yang memiliki NJOP Rp7,4 juta per meter persegi.

 

"Supaya tidak berdebat. (Lokasi lahan yang dibeli) ada di Jalan Kyai Tapa, atau Tomang Utara?" ujar Fadli.