Mendagri Ingatkan Ahok Tak Asal Berkicau
- VIVA.co.id/ Taufik Rahadian
VIVA.co.id – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghimbau Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak asal berkicau jika ada masalah. Tjahjo berujar, seharusnya jika ada salah paham baiknya dibahas duduk bersama dengan baik.
"Kalau ada masalah salah paham ya duduk bersama dibahas dengan baik, tidak harus saling berkicau di luar. Saling menyalahkan ini kan jadi membuat masyarakat "loh bagaimana sih" lebih baik dibahas dengan baik," ujar Tjahjo di Kompleks Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat 15 April 2016.
Dalam kasus perseteruan antara Ahok dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Tjahjo tugas BPK adalah melakukan audit evaluasi atas suatu perkara yang melibatkan pemerintah, yang mana memang domain lembaga auditor tersebut.
Untuk itu, jika ada temuan BPK yang tidak sesuai, maka baiknya didiskusikan, dipaparkan kembali dengan sejelas-jelasnya, tanpa berpikir menang kalah.
"Tugas BPK itu, mengevaluasi mengklarfikasi. Tugas pemerintah menjelaskan kembali, "oh itu yang ditemukan BPK tak benar". Mari musyawarahkan dengan baik apapun itu, menyangkut uang negara," terang Tjahjo.
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, rupanya tak mau tinggal diam atas perlakuan Badan Pemeriksaa Keuangan (BPK) yang dinilai telah sengaja menyudutkan Pemerintah Provinsi DKI dengan menyimpulkan kerugian daerah telah terjadi dalam pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
Usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK terkait audit BPK, Ahok, balik menyerang Ketua BPK RI Harry Azhar Aziz.
Ahok membongkar keterlibatan Harry sebagai salah satu Warga Negara Indonesia (WNI) yang namanya tercantum dalam skandal Panama Papers.
Harry Azhar masuk dalam daftar pengusaha, politisi, pejabat, hingga selebritis yang tercatat memiliki perusahaan cangkang di luar negeri, dengan bantuan dari perusahaan dari negara Panama, Mossack Fonseca, untuk melarikan uang dan menghindari kewajiban membayar pajak di negara aslinya.
Ahok menantang Harry dan pejabat BPK lain membuktikan harta kekayaannya tidak berasal dari uang yang seharusnya menjadi pajak yang dibayarkan kepada negara.
Tak hanya menyerang BPK, Ahok juga melancarkan serangannya ke KPK, Komisi IV DPR RI dan menantang Menteri KKP, Susi Pudjiastuti terkait kasus dugaan suap Reklamasi Teluk Jakarta.
