Pemkot Bekasi Tampik Studi Tinja ke Filipina Pemborosan

VIVA.co.id - Kepala Dinas Pembangunan dan Pemukiman (Disbangkim) Kota Bekasi Dadang Ginanjar membantah studi banding instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) murni kemauan para eksekutif.

Pihak hanya mendapat undangan study visit dari Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene (Iuwash). "Kami diundang kok, jadi enggak ngeluarin biaya apapun," ujar Dadang, Rabu, 13 April 2016.

Hal itu dikemukakan Dadang terkait rencana Disbangkim Kota Bekasi untuk studi banding pengelolaan tinja ke Filipina. Rencana itu menuai protes dari DPRD Kota Bekasi lantaran dinilai hanya akan menghamburkan uang pemerintah.

Rencanannya, tiga orang pegawai, termasuk Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, akan diberangkatkan ke Filipina pada 26 April 2016.

Dadang mengatakan, Kota Bekasi terpilih menjadi salah satu dari 4 kota/kabupaten yang akan berangkat ke Filipina. Selain Kota Bekasi, masih ada kota/kabupaten lainnya yang juga diundang, seperti Kota Malang, Kota Makasar dan Kabupaten Gresik.

Kota Bekasi dipilih lantaran dianggap menjadi salah satu kota yang memiliki komitmen untuk penyelenggaraan program sanitasi lumpur tinja skala perkotaan.

Selain itu, dalam program kerja 2016, Disbangkim bakal merevitalisasi sistem IPLT yang ada di Kota Bekasi.

"Sebetulnya, di Indonesia juga sudah ada (IPLT) seperti di Kota Solo dan Kabupaten Bantul, tapi ini kan kita diundang bukan mau kita yang jalan ke sana," kata Dadang.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Bekasi Tumai mengatakan, apabila kegiatan studi banding itu hanya pemborosan anggaran. Dia pun menolak kegiatan itu dilaksanakan. "Kami sangat menyayangkan, kenapa hanya studi banding pengelolaan tinja harus ke Filipina. Kan di daerah lain di Indonesia banyak," katanya, Rabu 13 April 2016.

Menurut Tumai, pihaknya mengetahui studi banding itu dilakukan untuk pengelolaan tinja di Kecamatan Bantargebang. Dia menyarankan, kalaupun ingin melakukan studi banding sebaiknya dilakukan ke daerah lain di Indonesia.