Anggota DPR Janji Temukan Petani Rembang dengan Jokowi

Petani mengecor kakinya di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 April 2016.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Foe Peace Simbolon

VIVA.co.id - Anggota DPR RI Komisi IX Irma Suryani Chaniago mendatangi sembilan petani asal pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah, yang mengecor kakinya, di depan Istana Negara, Rabu, 13 April 2016.

Dia mengaku prihatin atas tindakan para petani perempuan tersebut. "Ini bukan bicara Komisi di mana saya duduk. Sebagai Sekjen Kaukus Perempuan Parlemen, menunjukkan rasa empati dan motivasi," katanya di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 13 April 2016.

Meskipun masalah yang dihadapi oleh para petani itu tidak masuk hal yang dibahas dalam Komisinya, tapi dia akan membantu menyurati Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk bisa bertemu mereka.

"Saya pun akan menyempatkan diri ke Kendeng, saya mau lihat. Ini hanya atas nama perjuangan perempuan, bukan partai," kata dia.

Menurut dia, apa yang diminta oleh para petani tersebut bukan permintaan yang sulit. "Ini kan para petani hanya ingin kehidupan yang baik, aman, damai. Masa dari permintaan itu, kita tak bisa bantu sih," katanya.

Pantauan VIVA.co.id, aksi lanjutan dari para petani itu dimulai sejak pukul 14.15 WIB. Meski di bawah terik sinar matahari yang menyengat, tak mengurungkan niat mereka untuk bisa bertemu dengan Jokowi.

Saat kembali tiba di depan Istana Negara, sembilan petani tersebut terlihat masih terbelenggu cor semen di bagian kakinya.

Seperti diketahui, sejumlah petani asal penggunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah,  menggelar aksi mengecor kaki sejak Selasa, 12 April 2016. Tindakan itu dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap pembangunan pabrik semen milik PT Semen Indonesia Tbk di kawasan pegunungan Kendeng.

Tragedi Ibu Patmi dan Kisruh Pabrik Semen Rembang

Pabrik semen dihawatirkan mencemari sumber mata air mereka, termasuk merusak tanah yang selama ini menjadi lahan sawah petani.

Penolakan warga terhadap pembangunan semen di kawasan Pegunungan Kendeng, sudah disampaikan sejak 2012. Namun, sampai sekarang, belum ada tanggapan konkret pemerintah terhadap masalah itu.