Ahok: BPK Itu Tuhan Allah di Indonesia
Rabu, 13 April 2016 - 11:02 WIB
Sumber :
- VIVA.co.id/ Fajar Ginanjar Mukti
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan, dirinya hanya akan melakukan tindakan yang sia-sia jika mencoba melayangkan gugatan hukum kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas dugaan audit investigasi tendensius yang dilakukan untuk membuktikan keberadaan dugaan tindak korupsi dalam pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI.
Ahok, sapaan akrab Basuki mengatakan, dalam pandangannya, BPK tak ubahnya lembaga adi kuasa di negara Indonesia. Lembaga itu bisa membentuk opini atas kualitas pengelolaan keuangan suatu lembaga pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kepentingan yang ada.
"Percuma mau gugat gimana? Dia (lembaga BPK) Tuhan Allah kok di Indonesia," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Rabu, 13 April 2016.
Baca Juga :
Lulung: Ahok Pintar Bikin Opini, Ini Ujian KPK
Sebelumnya, Ahok menjalani pemeriksaan di KPK terkait hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
Pembelian 3,64 hektare lahan di sekitar Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI dipermasalahkan pertama kali oleh BPK dalam hasil audit yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI tahun 2014.
BPK menjadikan kegiatan pembelian lahan dengan total anggaran Rp755,6 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI tahun 2014 sebagai temuan.
Perhitungan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tanah yang digunakan pemerintah, Rp20,7 juta per meter persegi, dianggap tidak tepat. BPK menyatakan keuangan daerah dirugikan Rp191,3 miliar atas hal tersebut.
DPRD DKI membentuk panitia khusus (pansus) untuk menindaklanjuti temuan. Pansus yang juga melakukan penyelidikan secara independen, menyatakan Pemerintah Provinsi DKI juga bersalah. Pansus kemudian menyerahkan hasil penyelidikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pada tanggal 20 Agustus 2015, seorang anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Budget Metropolitan Watch (BMW) bernama Amir Hamzah, melakukan pelaporan terhadap dugaan korupsi yang dilakukan Ahok terkait pembelian lahan ke KPK.
KPK menindaklanjuti laporan dengan meminta BPK melakukan audit investigasi. BPK memanggil sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi DKI untuk dimintai keterangan. Ahok diperiksa pada tanggal 23 November 2015.
Baca Juga :
Ahok Akan Bangun Apartemen Mewah di RS Sumber Waras
Diperuntukan bagi penderita kanker stadium empat.
VIVA.co.id
17 April 2016
Baca Juga :
