Sosok Anggota DPRD yang Minta Surat Sakti ke Menteri Yuddy
- Istimewa
VIVA.co.id – Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Jakarta, Muhammad Sangaji mengatakan, permintaan fasilitas negara untuk keperluan jalan-jalan adalah sikap yang salah.
Ongen, sapaan Muhammad Sangaji, mengakui jika Wahyu Dewanto, kader Hanura yang juga anggota DPRD DKI Jakarta, meminta izin kepada dirinya sebagai ketua fraksi untuk menemani anak dan istrinya jalan-jalan ke Australia.
"Tentu salah. Saya sebagai ketua fraksi dan kader partai, itu salah karena fasilitas negara" ujar Ongen di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat, 1 April 2016.
Meskipun begitu, Ongen menyerahkan untuk pemberian sanksi kepada DPP Hanura karena yang bersangkutan tercatat sebagai salah satu pengurus di DPP.
"Karena dia kader dewan pusat. Jadi sanksi ada di pusat. DPP akan panggil dan saya juga akan panggil,” ucap dia.
Profil Wahyu Dewanto
Dikutip dari situs resmi DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto merupakan Anggota DPRD Komisi D, Fraksi Hanura. Lahir di Jakarta, 18 Desember 1979, Wahyu mempunyai istri Utari Ayundhani, dan anak-anak Clarissa Mutiara Dewanto, Muhammad Sultan Adilla Dewanto, Muhammad Emir Adilla Dewanto.
Wahyu juga terlibat aktif dalam organisasi, seperti Pembina Barisan Muda Syarif Hidayatullah, Wakil Bendahara Umum DPP Partai Hanura, anggota HIPMI DKI Jakarta, dan Wakil Ketua Dream Club Indonesia.
Sebelumnya, beredar surat berisi permintaan fasilitas akomodasi dan transportasi saat berada di Sydney, Australia, untuk pria bernama Wahyu Dewanto dan keluarganya, lewat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri.
Surat yang beredar tersebut mencantumkan tanggal 22 Maret 2016 dan memiliki nomor B/1331/S.PANRB/03/2016. Surat ditandatangani Sekretaris KemenPAN-RB Dwi Wahyu Atmaji dan ditujukan untuk Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri. Isi surat menyebut, kunjungan Wahyu Dewanto dilakukan pada 24 Maret hingga 2 April 2016.
Menkeu Belum Terima Permohonan Rasionalisasi Satu Juta PNS
Menkumham justru mengaku kekurangan personel abdi negara.
