Demo Tolak Uber, Bikin Jakarta Seperti Kota Tak Aman
- REUTERS/Beawiharta
VIVA.co.id - Aksi demonstrasi ribuan sopir taksi, bajaj, dan kendaraan umum konvensional, pada Selasa, 22 Maret 2016, sempat diwarnai kericuhan. Para pendemo sempat bentrok dengan pengemudi ojek online.
Akibatnya, banyak mobil taksi dan motor rusak. Jalanan ibukota juga sempat mengalami kemacetan dan aktivitas masyarakat terganggu.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Krishna Murti, menegaskan, kepolisian akan mengusut tuntas siapa saja pelaku demonstrasi yang anarki.
Menurutnya, akibat demo tersebut Jakarta sebagai Ibukota dan pusat pemerintahan seolah tanpa pengamanan.
"Saya concern kenapa terjadi perusakan di muka umum yang disaksikan jutaan mata seolah-olah Jakarta tidak aman," kata Krishna, Jumat, 25 Maret 2016.
Dia pun menambahkan, polisi sebagai perwakilan negara harus hadir untuk menindak setiap aksi anarki yang terjadi.
"Kalau itu dibiarkan, demo lain akan begitu. Silakan kalian demo, tidak dilarang, asal taat terhadap undang-undang. Ada 1.500 demo di Jakarta dalam setahun," ujarnya.
Mantan Kapolsek Penjaringan itu menyebutkan efek yang terjadi dalam aksi anarki dalam demo tersebut adalah timbulnya rasa kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan Ibukota. Dia akan memanggil semua yang terlibat dalam aksi kemarin.
"Yang pertama dipanggil adalah pengaju STTP (surat tanda terima pelaporan), korlap. Jadi tidak bisa semua pihak melepas diri dari kejadian kemarin," tegasnya.
PPAD Minta Maaf
Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) meminta maaf atas aksi demo dan mogok massal yang berujung bentrok pada Selasa, 22 Maret 2016. Pejabat Humas PPAD, Dailami, mengklaim beberapa pendemo yang melakukan kerusuhan bukanlah anggota dari PPAD.
"Kami menyayangkan dan sampaikan ternyata ada penyusup dalam demo kemarin yang ditangkap Polda, setelah di kroscek ternyata bukanlah anggota PPAD," kata Dailami kepada VIVA.co.id, Jumat, 24 Maret 2016.
Dailami menjelaskan, permasalahan antara pengemudi konvensional dan pengemudi aplikasi online telah selesai. Menurut Dailami, setelah demo tersebut selesai, dan aspirasi dari PPAD tengah di proses oleh pemerintah. Ia berharap agar para pengemudi Uber, Grab dan PPAD dapat bersama-sama bergandengan tangan menjalin hubungan baik.
"Marilah kita sama-sama bergandengan tangan membina hubungan kita sebagai sesama pengemudi, sesama rekan, dan sesama saudara. Biarlah pemerintah yang akan mengurus semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Marilah kita taati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah," tutur Dailami.
Saat ditanya apakah PPAD akan mengadakan aksi mogok nasional beberapa waktu ke depan ini, Dailami masih menunggu sejauh mana aspirasi mereka ditindaklanjuti pemerintah. Saat ini, dia mengapresiasi sikap pemerintah yang memberikan batas waktu terhadap para perusahaan aplikasi online untuk mengurus perizinan.
"Belum ada ke arah sana (aksi mogok nasional), kami masih konsolidasi. Alhamdulillah kami dengar bahwa pemerintah memberikan tenggang waktu sampai 2 bulan dan itu tadi kami sudah sampaikan ucapkan terima kasih," tuturnya.
Giliran Spanyol Tuding Uber Bersaing Tidak Sehat
Transportasi berbasis aplikasi itu tawarkan ongkos 'tarif bawah'.
