Ahok Keluhkan Pejabat Tak Paham Sistem E-Budgeting
- Viva.co.id/Agus T. Harjanto
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengeluh soal pejabat eselon II Pemerintah Provinsi DKI (Kepala Dinas/Kepala Badan) yang kerap tak mengerti sistem penganggaran elektronik, e-budgeting.
Alih-alih menyusun anggaran berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan terkait Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya, pejabat eselon II malah sekadar memberi instruksi kepada anak buahnya untuk memasukkan rincian anggaran tahun sebelumnya ke sistem.
"Dia biasanya copy paste dan tambahin anggaran," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI, Kamis, 17 Maret 2016.
Ahok melontarkan keluhannya saat memberi arahan pada Forum Konsultasi Publik Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI tahun 2017.
Menurut Ahok, hal itu tak jarang membuat program pemerintah, selama sistem e-budgeting diterapkan sejak 2014, tak sejalan dengan aspirasi masyarakat.
Hal tersebut menjadi salah satu dasar yang Ahok gunakan untuk merombak pejabat DKI. Dalam perombakan pejabat yang dilakukan berulang kali sepanjang 2015 hingga saat ini, tak jarang pejabat eselon II diberi sanksi demosi atau pencopotan jabatan.
"Saya enggak mau lagi seperti itu. Kalau rancangan anggaran masih banyak perbaikan, berarti (pejabat) eselon III dan eselon IV-nya juga enggak seleksi (tidak benar menyusun rancangan anggaran)," ujar Ahok.
Jokowi Sindir Anggaran di Daerah Banyak Digunakan untuk Kepentingan Politik
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan beberapa daerah memiliki anggaran yang besar, namun digunakan tidak jelas. Bahkan, Jokowi menyebut anggaran di daerah banyak digu
