Terungkap, Uang Sampah Swasta Masuk Kantong Pejabat DKI
- VIVAnews/Fernando Randy
VIVA.co.id – Kepala Dinas Kebersihan DKI, Isnawa Adji, mengatakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya diterima Pemerintah Provinsi DKI dari pungutan retribusi pengangkutan sampah dari pihak swasta, tak seluruhnya masuk ke kas daerah.
Adanya permainan yang sebelumnya diungkap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, membuat sebagian dari pungutan itu justru masuk ke kantong pejabat-pejabat nakal di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Kadang (besaran pungutan retribusi) yang disetor tidak sesuai," ujar Isnawa saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Selasa, 15 Maret 2016.
Isnawa mengatakan hal itu diketahui dari perbedaan perhitungan yang diperolehnya setelah meninjau perjanjian business to business antara Dinas Kebersihan DKI dengan sejumlah pihak swasta. Sebuah gedung misalnya, tercatat memproduksi sampah dengan hitungan volume mencapai 1.000.000 meter kubik.
Namun, retribusi yang diperoleh tercatat hanya setengahnya. "Jadi retribusi masih ada yang bocor," ujar Isnawa.
Isnawa mengatakan penyisiran yang dilakukannya juga menguak keberadaan sejumlah pejabat yang diduga terlibat. Dinas Kebersihan DKI telah berkoordinasi dengan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjab) DKI. Pada perombakan pejabat yang akan dilakukan pekan depan, ada 27 pejabat eselon IV Dinsih yang akan terkena rotasi, mutasi, hingga demosi (penghilangan jabatan).
"Yang terbukti bermain memang akan dicopot. Saat ini kami masih melakukan pembenahan internal di SKPD kami," ujar Isnawa. (one)
Teknologi Pengolahan Sampah RDF Dikritik, Riskan Diterapkan di Jakarta
Pemerhati lingkungan dan sampah mendesak pemerintah lebih serius menanggulangi masalah sampah khususnya di kota-kota besar di Indonesia, sudah sangat mendesak.
