Kerjasama BUMD DKI Dengan Pihak Ketiga akan Dievaluasi

Wkil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat
Sumber :
  • VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id
Dugaan Kerugian Negara di Kasus PT Timah Diproses Hukum, Ahli Hukum Beri Sorotan Tajam
- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, mengungkapkan bakal mengevaluasi seluruh Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilakukan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah (BUMD) di Ibu Kota dengan pihak ketiga. Sebab, beberapa PKS saat ini dinilai hanya menguntungkan pihak ketiga dan berbau korupsi.

DPR Wanti-wanti KPK Jangan Jadi Alat Politik Pilkada Menyusul Penangkapan Gubernur Bengkulu
"PKS evaluasi. Semuanya. Saya tidak ingin di dalam PKS itu kemudian menguntungkan pihak ketiga atau ada KKN disitu," ujar Djarot di Balai Kota Jakarta, Kamis 10 Maret 2016.

Tim Penasihat Hukum Tom Lembong Sebut Kejaksaan Agung Langgar KUHAP dan Melawan Hukum
Menurut Djarot, ia telah memiliki beberapa data yang menunjukkan adanya perjanjian BUMD dengan pihak ketiga yang justru menguntungkan pihak ketiga dan merugikan Pemprov DKI.

Djarot pun meminta agar BUMD lebih berhati-hati membuat perjanjian dengan pihak ketiga. Tak jarang pihak ketiga mengiming-imingi BUMD dengan keuntungan yang melimpah, namun setelah berjalan hanya kerugian yang diperoleh.

"Saya punya data untuk beberapa proyek. Saya punya data. PKS semuanya dievaluasi," kata dia.

Sebelumnya, Djarot menyindir Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibawah naungan Pemprov DKI yang tidak profesional di dalam menjalankan fungsinya. beberapa BUMD dinilai tidak mempunyai peforma yang baik karena kerap meminta Penyertan Modal Pemerintah (PMP) dari Pemprov DKI. Namun, PMP itu sering tak dikelola secara maksimal dan bertanggungjawab.

"BUMD itu adalah Badan Usaha Milik Daerah, bukan menjadi Badan Usaha Menghabiskan Dana Daerah. Kenapa kok sampai dikatakan Badan Usaha Menghabiskan Dana Daerah? Karena BUMD selalu mengharapkan PMP, PMP dan PMP,‎" ujar Djarot.

Untuk itu, Djarot pun mengingatkan agar BUMD bekerja maksimal sesuai tujuan pembentukan BUMD yaitu, mensejahterakan masyarakat. Bukan malah ikut berbisnis mengejar keuntungan semata. (ren)
Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong tersangka korupsi impor gula

Curahan Hati Tom Lembong Usai Praperadilannya Ditolak Hakim

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tumpanuli Marbun telah resmi menolak secara menyeluruh gugatan praperadilan yang diajukan eks Mendag Tom Lembong.

img_title
VIVA.co.id
27 November 2024