Ahok Umumkan Nama Cawagub Baru Selain Djarot
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, tiba-tiba saja mengumunkan nama calon wakil Gubernur DKI yang dia pilih untuk mendampinginya pada Pilkada DKI 2017 mendatang.
Ahok, begitu dia disapa, mengatakan, jika Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono dianggap orang yang cocok untuk menjadi rekan kerjanya dalam periode kepemimpinan mendatang.
Heru akan dipilih jika Wakil Gubernur DKI saat ini, Djarot Saiful Hidayat, tidak diberi izin oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk kembali mendampinginya pada pemilihan tahun mendatang.
"Kalau Pak Djarot enggak dapat izin dari PDI-P karena mau ngusung (calon gubernur sendiri), saya mungkin dengan Pak Heru," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat, 4 Marer 2016.
Ahok mengatakan, Heru digadang-gadang akan menjadi calon wakil gubernurnya, karena Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang juga pernah menjadi wali kota Jakarta Utara itu sudah ia kenal dengan baik. Heru dinilai sebagai PNS Pemerintah Provinsi DKI yang jujur.
"Saya lihat dibanding yang lain, kemungkinan Pak Heru yang enggak ada masalah," ujar Ahok.
Ahok mengatakan, pemilihan Heru juga ia lakukan untuk mewujudkan cita-citanya. Masyarakat Indonesia telah mengenalnya dan Presiden Joko Widodo sebagai sosok politisi yang baik. Kini, masyarakat Indonesia, khususnya warga Jakarta, juga perlu diberi pengetahuan bahwa kalangan birokrat atau PNS juga ada yang berkinerja baik dan patut diberi kepercayaan besar untuk membangun negara.
"Komponen penting suatu negara itu bukan soal makanan, soal wilayah, tetapi soal kepercayaan kepada pejabat. Kalau rakyat enggak percaya sama pejabat, kita ngomong apa pun susah. Tapi kalau rakyat percaya pejabatnya jujur, kerja keras, kamu ngomong pasti rakyat percaya, pasti dia akan sabar nunggu. Itu yang kita butuhkan," ujar Ahok.
Ahok Sebut Pertamina Bisa Tetap Untung Bila Tak Naikkan Harga BBM 2022
Ahok berharap, subsidi BBM yang diberikan Pemerintah dievaluasi dari yang tadinya ke produk, jadi langsung ke penerima.
