Meski Semua Warga Berdemo, Ahok Tetap Tertibkan Kalijodo
- Fajar Ginanjar - VIVA.co.id
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, demi pembangunan infrastruktur yang akan menguntungkan banyak warga, negara bisa berusaha mengambil lahan, atau aset yang dimiliki secara pribadi.
Hal itu dilakukan antara lain, saat Pemerintah Provinsi DKI membangun moda transportasi kereta angkut massal cepat (Mass Rapid Transit/MRT). Jenis transportasi MRT yang rutenya sudah ditetapkan menyebabkan pemerintah mau tak mau harus membangun jalur MRT di atas lahan yang dimiliki warga.
Diatur Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, pemerintah melakukan pembebasan lahan dengan strategi konsinyasi. Pemerintah menitipkan uang ganti rugi di pengadilan negeri dan warga diminta mengurus sendiri pengambilan ganti rugi.
"Hak milik kamu saja tetap bisa kita ambil. Kamu enggak mau pun, enggak mau dibayar, kita akan tetap minta pengadilan negeri untuk lakukan konsinyasi," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI, Jumat 19 Februari 2016.
Ahok mengatakan, atas dasar itu, pemerintah bisa mengambil lahan mana saja yang diperlukan demi kepentingan pembangunan sarana umum. Apalagi, bila lahan itu merupakan lahan milik pemerintah.
Lahan lokalisasi Kalijodo seluas 1,6 hektare di kawasan Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara adalah lahan yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI
Ahok mengatakan, DKI dipastikan kembali mengambil alih lahan itu pada tahun ini. DKI berencana kembali memanfaatkannya untuk menambah jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jakarta.
DKI telah mengirimkan Surat Peringatan Pertama (SP 1) pada Kamis 18 Februari 2016. Pengiriman Surat Perintah Bongkar (SPB) diperkirakan tinggal menunggu waktu dua pekan.
Adanya penolakan dari sejumlah pihak terhadap tindakan penertiban tidak akan membuat DKI kembali membatalkan rencana penertiban yang sebelumnya akan dilakukan pada bulan Januari 2015.
Saat ini, ratusan warga Kalijodo tengah menggelar aksi unjuk rasa di depan kompleks Gedung DPRD DKI di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Ahok mengatakan, aksi unjuk rasa tersebut tidak akan membuat pemerintah membatalkan rencananya.
"Mau semua didemo juga, kamu (warga) mau ngapain lagi. Kamu mau minta dialog supaya ditunda 10 tahun, 20 tahun lagi, juga sama saja kok (aksi penolakan tidak akan membuahkan hasil)," ujar Ahok.
(asp)
