Lulung Cs Minta Audit BPK Dijadikan Bukti Kasus Sumber Waras
- Syaefullah
VIVA.co.id – Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu 17 Februari 2016.
Mereka di antaranya, Wakil Ketua DPRD dari PPP, Abraham Lunggana alias Lulung dan Wakil Ketua DPRD dari Gerindra, M.Taufik. Mereka meminta agar hasil audit BPK atas pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras dijadikan KPK sebagai bukti.
"Kami tanya perkembangan atas pengaduan masyarakat terkait Sumber Waras dan pengaduan DPRD, kami tanyakan progresnya," kata Wakil Ketua DPRD, M. Taufik di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 17 Februari 2016.
Taufik meyakini bahwa hasil audit investigasi BPK yang menyebut adanya penyimpangan dalam pengadaan RS Sumber Waras seharusnya bisa dijadikan dasar untuk mengusut dugaan korupsi.
"Saya kira BPK adalah lembaga resmi. Saya meyakini itu sudah betul audit BPK itu. Apa yang dilakukannya sesuai dengan mekanisme. BPK memberikan audit investigasi atas pemrintaan KPK. Ini yang mau kami tanyakan," katanya menambahkan.
Sebelumnya, BPK telah mengungkapkan adanya penyimpangan dalam pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Bahkan, BPK menyebut ada enam penyimpangan yang ditemukan dari hasil audit investigasi.
"Terdapat enam penyimpangan, (antara lain) perencanaan, penganggaran, pembentukan tim pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, pembentukan harga dan penyerahan hasil," kata Anggota III BPK RI, Eddy Mulyadi Supardi.
Menurut Eddy, penyimpangan yang terjadi dalam pengadaan lahan RS Sumber Waras masih dalam satu siklus. Pendalaman lebih lanjut menurutnya akan dilakukan oleh pihak KPK.
"Menyimpang itu satu siklus, proses awal sampai akhir terhadap pengadaaan lahan. Secara detail KPK akan dalami."
Audit investigasi dilakukan badan audit negara itu atas permintaan KPK sehingga hasilnya pula sudah diserahkan ke lembaga antirasuah itu. Atas pengadaan lahan RS Sumber Waras tersebut, Lulung sendiri berpendapat bahwa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait di dalamnya.
Dia mengatakan bakal membongkar kebohongan Ahok dalam kasus yang berbau tindak pidana korupsi tersebut. "Kami berharap KPK dapat mempercepat penyidikan dan saya akan beritahukan kebohongan Ahok selama ini," kata Lulung.
(mus)
