Ahok Beberkan Peran Jokowi di Pengungkapan Korupsi APBD DKI

Ahok, sapaan akrab Basuki mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI belum memiliki sistem penganggaran elektronik (e-budgeting) saat ia dan Jokowi menjadi Wakil Gubernur dan Gubernur DKI pada tahun 2012. Sistem yang mulai berlaku efektif pada tahun 2014 itu bisa dengan mudah mendeteksi keberadaan mata anggaran yang tidak sesuai dengan rancangan anggaran di dokumen Kebijakan Umum Anggaran Prioritas - Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS).

Jokowi pada tahun 2012 kemudian berinisiatif menggunakan jasa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menyelidiki dugaan keberadaan banyak anggaran fiktif dalam setiap APBD.

"Jadi Pak Jokowi orangnya pintar. Sejak 2012, dia sudah panggil BPKP. Dia minta BPKP teliti semua anggaran," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Kamis, 4 Februari 2016.

Dalam suatu kesempatan acara di Balai Kota DKI pada 30 Oktober 2013, Kepala BPKP pada waktu itu, Mardiasmo, mengungkap temuan anggaran siluman sebesar Rp1,471 triliun di APBD DKI tahun 2012. Kepala BPKP DKI Bonny Anang Dwiyanto juga mengungkap hal yang tak jauh berbeda dalam suatu acara di Balai Kota pada 7 November 2014.

Ahok mengatakan, sejak saat itu, ia dan Jokowi sadar setiap kegiatan penganggaran di DKI tak lepas dari tindakan korupsi. Hasil penelitian BPKP kemudian disimpan. Data terkait korupsi dalam pengadaan perangkat UPS di anggaran perubahan tahun 2014 kemudian dibeberkan saat terjadinya Kisruh APBD DKI tahun 2015. Pada saat itu, anggaran-anggaran siluman juga berusaha disusupkan ke dalam APBD yang akhirnya tak sampai digunakan.

Ahok mengatakan wajar, jika Bareskrim Mabes Polri, pada tanggal 27 Januari 2016, juga mulai menyidik dugaan korupsi lain dalam APBD. Bareskrim menengarai adanya korupsi dalam pengadaan sistem 'digital education classroom' untuk diterapkan di 20 SMA dan SMK di Jakarta Barat pada tahun 2013.