Sekarang Keliling Jakarta-Kepulauan Seribu Cuma Rp15 Ribu
- Danar Dono - VIVA.co.id
VIVA.co.id – Pemprov DKI Jakarta bersama Kementerian Perhubungan meluncurkan kapal subsidi untuk melayani angkutan Jakarta-Kepulauan Seribu. KM Sabuk Nusantara namanya. Pengoperasian kapal bersubsidi ditandai dengan peluncuran resmi pada Kamis, 28 Januari 2015, oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama serta Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.
Tarif flat ditawarkan kepada penumpang untuk seluruh tujuan, yakni pelabuhan-pelabuhan pangkal di Kepualaun Seribu. Tarifnya adalah Rp15 ribu per orang.
Saat peluncuran, Gubernur Ahok menyempatkan mengecek fasilitas kapal tersebut. Kapal itu terdiri atas dua lantai. Dek penumpang dilengkapi kasur busa berlapis kulit sebagai tempat penumpang. Penumpang bisa rebahan selama perjalanan.
"Oke nih busanya enak loh, empuk," kata Ahok, setelah mencoba rebahan.
Kapal juga dilengkapi fasilitas pendingin ruangan. Ada 4 AC di tiap sudut ruangan. Sebuah televisi juga dipajang sebagai sarana hiburan. Sebuah minibar untuk penumpang juga disediakan.
Di anjungan nakhoda terdapat berbagai instrumen pelayaran seperti radar dan GPS dengan teknologi terbaru. Terdapat juga alat deteksi untuk menghindari karamnya kapal akibat surutnya air laut.
"Jadi di LCD ini angka menunjukkan jarak antara lambung kapal dan dasar laut, semakin kecil agkanya artinya semakin dekat antara lambung dan dasar laut, jadi kita bisa menghindari karam," kata seorang juru mudi kapal.
KM Sabuk Nusantara 46 merupakan milik Kementerian Perhubungan. Operasi kapal ditangani PT Pelni (Persero). Rute yang dilayani adalah Pelabuhan Sunda Kelapa (sebagai pelabuhan pangkal) - Pulau Untung Jawa - Pulau Pramuka - Pulau Tidung - Pulau Kelapa.
Kapal memiliki kapasitas 114 orang penumpang dengan jam keberangkatan pukul 07.00 WIB dan 19.00 WIB. Setiap hari, kapal hanya melayani satu kali perjalanan pulang pergi antara daratan Jakarta dan wilayah Kepulauan Seribu.
Komisi X DPR Minta Wacana Kampus Kelola Tambang Dikaji Ulang, Ini Alasannya
Komisi X DPR RI meminta wacana pemberian izin usaha pertambangan kepada perguruan tinggi agar dikaji lebih lanjut.
