Ahok Akan Deklarasi Pencalonan Gubernur 1 Mei
- Fajar GM - VIVA.co.id
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama siap melakukan deklarasi untuk maju dari jalur independen dalam Pemilihan Gubernur DKI tahun 2017 pada tanggal 1 Mei 2016.
Itu dilakukan jika Teman Ahok, komunitas relawan pendukung Ahok, sapaan akrab Basuki, memenuhi target pengumpulan sebanyak satu juta KTP yang akan dipergunakan untuk memenuhi syarat yang diperlukan untuk Ahok mencalonkan diri dari jalur independen pada tanggal tersebut.
"Kalau dia (Teman Ahok) berhasil mengumpulkan (KTP), ya harus deklarasi dong," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Selasa 26 Januari 2016.
Sebelumnya, pada Senin kemarin, 25 Januari 2016, Teman Ahok menyambangi langsung Ahok di kantornya di Balai Kota DKI. Pendiri, sekaligus juru bicara Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas mengatakan kedatangan mereka bertujuan untuk melaporkan bahwa kegiatan pengumpulan KTP yang dilakukan sejak tahun lalu, telah mencapai jumlah yang cukup, sesuai syarat KPU, untuk digunakan Ahok mendaftar sebagai kandidat dari jalur independen.
Ahok mengatakan, kedatangan langsung Teman Ahok sebenarnya merupakan bentuk kekhawatiran pula dari komunitas itu. Di media, sudah banyak beredar wacana bahwa sejumlah partai politik bersedia mengusung Ahok menjadi kandidat calon gubernur.
Ahok mengatakan, Teman Ahok ingin memastikan hasil kerja kerasnya yang hingga kemarin, berhasil mengumpulkan sebanyak 627.854 lembar KTP Jakarta, tidak sia-sia.
"Mereka bisa enggak semangat (telah berhasil mengumpulkan ribuan lembar KTP) kalau dengar aku mau diusung partai," ujar Ahok.
Ahok kembali menyatakan komitmennya untuk tidak mengecewakan Teman Ahok, terutama jika target pengumpulan satu juta KTP tercapai. Salah satu cara yang akan dilakukan adalah segera melakukan deklarasi saat target terpenuhi.
"Masak mengecewakan orang yang sudah berhasil mengumpulkan satu juta (KTP)," ujar Ahok. (asp)
Bawaslu Minta Sentra Gakkumdu Rumuskan Lagi Hukum Acara Pemilu
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta Sentra Gakkumdu merumuskan kembali hukum acara pemilu dan pilkada.
