Anggota DPRD DKI: Pelegalan Balap Liar Tak Tepat

- Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi menganggap wacana pelegalan balap liar di jalanan Jakarta tidak tepat.

Sanusi, yang berasal dari Fraksi Partai Gerindra, mengatakan jumlah ruas jalan di Jakarta saat ini sudah sangat terbatas. "Jalanan di Jakarta itu sudah masuk ke taraf macet dan sumpek," ujarnya, di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin, 18 Januari 2016.

Dia mengatakan, penggunaan sebagian ruas jalan untuk balapan akan membuat masyarakat semakin kekurangan ruas jalan. "Jadi balapannya mau pakai jalan mana lagi di Jakarta," ujar Sanusi.

Menurut Sanusi, langkah yang lebih tepat diambil pemerintah untuk mewadahi hobi balap sebagian warga adalah, dengan kembali membangun sirkuit balap di Jakarta.

Sanusi mengingatkan tentang keberadaan sirkuit balap yang dioperasikan salah satu BUMD milik DKI, PT. Pembangunan Jaya Ancol, di kawasan Ancol, Jakarta Utara, pada 1970 hingga 1992.

Keberadaan sirkuit yang memang dikhususkan sebagai tempat penyelenggaraan balap dinilai akan lebih mengembangkan hobi balap. Sebab balapan bisa dilangsungkan kapan saja tanpa perlu menutup jalan yang akan mengganggu aktivitas warga lain.

"(Pemerintah) Jakarta bikin sirkuit dong, cari lahan yang luas. Kalau balapan dilegalkan di jalanan itu berisiko. Itu