Pelegalan Balap Liar, Kapolda Metro Akan Bicara ke Ahok
Rabu, 13 Januari 2016 - 16:09 WIB
Sumber :
- VIVA.co.id/Bayu Yanuar Nugraha
VIVA.co.id
- Kapolda Matro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan, pihaknya masih berkoordinasi dan membicarakan wacana pewadahan balapan liar di Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Kalau kemarin dari hasil diskusi kita itu ada kecenderungan lebih baik dilegalkan di beberapa tempat di tiap wilayah, tapi nanti saya akan sampaikan ke Pak gubernur. Semuanya terserah Pak gubernur, beliau yang punya kewenangan untuk mengiyakan iya atau tidak," ujarnya kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Rabu 13 Januari 2016.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Kalau kemarin dari hasil diskusi kita itu ada kecenderungan lebih baik dilegalkan di beberapa tempat di tiap wilayah, tapi nanti saya akan sampaikan ke Pak gubernur. Semuanya terserah Pak gubernur, beliau yang punya kewenangan untuk mengiyakan iya atau tidak," ujarnya kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Rabu 13 Januari 2016.
"Saya prinsip kalau Pak gubernur setuju tentu kita akan realisasi. Kalau enggak setuju ya kita cari alternatif lain," Tito menambahkan.
Menurut Tito, mekanisme pelegalan balap liar tersebut masih dibahas. "Kalau memang Pak gubernur setuju bagus kita akan
follow up
. Kalau memang ada kita akan cari tempatnya setelah itu bagaimana mekanismenya paling tidak ada standar pengamanan masih akan dibicarakan," ujarnya.
Setelah itu, kata Tito, "Kita kumpulkan adik-adik yang sering ngebalap biar tidak kemana-mana, lengkapi pakai helm, fasilitas kita siapkan. Kita kumpulkan ini tempatnya, kita jaga, kita tonton bareng-bareng."
Sebelumnya, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Pemda DKI Jakarta dan Ikatan Motor Indonesia (IMI) menggelar rapat koordinasi di Gedung TMC Polda Metro Jaya, Selasa 12 Januari 2016. Rapat ini membahas mengenai pelegalan dan memberi wadah kepada para remaja yang ingin menyalurkan hobinya di dunia balap motor.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Saya prinsip kalau Pak gubernur setuju tentu kita akan realisasi. Kalau enggak setuju ya kita cari alternatif lain," Tito menambahkan.
