'Ground Breaking' LRT Macet, Ahok Kritik Jakarta Propertindo
- VIVA.co.id/ Fajar Ginanjar Mukti
Ahok, sapaan akrab Basuki mengatakan, wacana pembangunan LRT DKI sudah ia dengungkan sejak tahun 2015. Presiden Joko Widodo, juga sempat menagih janji pembangunan jalur LRT milik Jakarta kepadanya pada saat ground breaking LRT Indonesia pada 9 September 2015.
Meski demikian, Ahok mengatakan, PT. Jakarta Propertindo selaku perusahaan yang dipercaya melakukan pembangunan, tak kunjung mampu menjalankan rencananya.
"Ini sudah setahun lho (dari pertama kali wacana pembangunan LRT disampaikan). Tapi mana kamu lihat ada ground breaking-nya?" ujar Ahok di Balai Kota DKI, Rabu, 13 Januari 2016.
Padahal, Ahok mengatakan sejak bulan Desember 2015, Pemerintah Provinsi DKI telah berhasil membebaskan lahan yang diperlukan setidaknya untuk tahap paling awal dari pembangunan.
Ahok mengatakan masalah utama yang terjadi pada Jakpro adalah masalah manajemen. Pemerintah Provinsi DKI mampu membantu kinerja dan menyediakan dana melalui mekanisme Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada Jakpro. Namun, Jakpro tidak mampu mempergunakan sumber daya itu untuk bekerja.
Ahok kembali mengingatkan kegagalan Jakpro melakukan pekerjaan revitalisasi terhadap Gelanggang Olah Raga (GOR) Velodrome di Rawamangun, Jakarta Timur. Ketidakmampuan itu telah membuat penyelenggaraan cabang olah raga balap sepeda Asian Games 2018 terancam dialihkan ke kota Bandung.
"Untuk bangun Velodrome itu Jakpro sudah enggak mungkin kerja yang betul. Dia cuma mampu bangun yang sifatnya temporary (sementara). Kalau pekerjaannya temporary, cuma bertahan selama 10 tahun, kan itu namanya buang duit," ujar Ahok.
Maka dari itulah, Ahok mengatakan, ia mulai mempersilakan jajaran pemimpin Jakpro untuk mengundurkan diri. Hingga saat ini, sudah ada satu pemimpin yang mundur. Ia adalah Direktur Pengembangan Usaha Agus Himawan Widianto.
Pemerintah Provinsi DKI berencana mengembalikannya ke jabatan awalnya, sebagai salah satu direktur di PD Pembangunan Sarana Jaya.
"Dia (Agus) enggak sanggup dengan sistem kerja kayak gitu (dilimpahi proyek-proyek besar Pemerintah Provinsi DKI)," ujar Ahok.
Menhub Jonan Larang Adhi Karya Jadi Operator LRT
Dalam Perpres, Adhi hanya ditetapkan sebagai kontraktor.
