Ahok Yakin Muslim Indonesia Enggan Gabung ke Gafatar

Selasa, 12 Januari 2016 - 20:00 WIB
Oleh :
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok
Sumber :
  • Fajar GM
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yakin umat Muslim di Indonesia tidak akan mudah tertarik bergabung dengan organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Organisasi ini tengah menjadi perbincangan hangat publik.


Ahok, sapaan akrab Basuki, mengatakan mayoritas Muslim di Indonesia adalah Muslim cerdas. Umat Muslim yang tidak akan mudah terpengaruh untuk bergabung dengan organisasi atau aliran yang bisa merusak akhlak dan akidah mereka.


"Orang Islam di kita ini cerdas, karena Islam 'kan
rahmatan lil alamin
(rahmat bagi sekalian alam)," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Selasa, 12 Januari 2016.
Baca Juga :
Tak Mau Terjebak Macet Demo, Ini Pengalihan Lalu Lintasnya


Baca Juga :
Dipenuhi Massa, Lalu Lintas di Sekitar Monas Belum Ditutup
Ahok mencontohkan umat Muslim Indonesia yang bergabung dengan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS/ISIS) hanya segelintir. Sementara, Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia.

Baca Juga :
Jelang Demo, Lalu Lintas Seputar Istiqlal Macet Parah

Lebih lanjut, Ahok menjelaskan, ia belum mengecek apakah Gafatar terdaftar sebagai organisasi resmi di Jakarta di bawah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI. Bila sekadar organisasi kemasyarakatan, maka Gafatar boleh berada di Jakarta.

Hanya saja, bila Kesbangpol menilai ormas Gafatar bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Kesbangpol harus memasukkannya ke daftar organisasi terlarang dan melakukan penindakan bersama kepolisian, saat aktivitas ormas dinilai membahayakan masyarakat.


"Kalau bertentangan sama UUD 1945 dan Pancasila, coret (dari daftar organisasi yang diakui)," ujar Ahok. (ren)

Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Hanya saja, bila Kesbangpol menilai ormas Gafatar bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Kesbangpol harus memasukkannya ke daftar organisasi terlarang dan melakukan penindakan bersama kepolisian, saat aktivitas ormas dinilai membahayakan masyarakat.
Halaman Selanjutnya