Anggota LBH Kena Pukul, Ahok Tetap Gusur Warga Bukit Duri

Selasa, 12 Januari 2016 - 10:12 WIB
Oleh :
Penggusuran Bukit Duri
Penggusuran Bukit Duri
Sumber :
  • @LBHjakarta
Photo Mini 1
VIVA.co.id
Baca Juga :
Ahok Rayu Warga Bukit Duri Pindah ke Rusun Mewah
- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan tindakan penertiban terhadap sebanyak 64 hunian liar di kawasan Bukit Duri, Jakarta Timur, tetap akan dilaksanakan hari ini di tengah berlangsungnya proses gugatan warga terhadap tindakan penertiban ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

"Proses di PTUN ya di PTUN," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki di Balai Kota DKI, Selasa, 12 Januari 2016.

Baca Juga :
Ahok: Yang Ribut di Bukit Duri Itu yang Punya Kosan

Ahok mengatakan adanya proses gugatan warga di PTUN tidak berpengaruh karena DKI telah melayangkan Surat Peringatan Ketiga (SP 3) kepada warga untuk mengosongkan rumahnya.

"Proses di PTUN itu urusan kedua. Sekarang kita (untuk melakukan penertiban) telah sesuai prosedur," ujar Ahok.

Baca Juga :
Dipukuli Polisi, Anggota LBH Jakarta Lapor ke Polda

Ahok mengatakan, bila menunggu proses di PTUN selesai, tindakan penertiban tidak akan pernah berjalan. Sementara, kawasan Bukit Duri mendesak untuk ditertibkan terkait rencana DKI melanjutkan proses normalisasi Sungai Ciliwung.

"Kamu (warga) enggak bisa. Kalau sudah salah, gugat di PTUN, kemudian terus dudukin tanah kamu," ujar Ahok.

Sejumlah warga Bukit Duri melakukan gugatan atas rencana penertiban yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan dilayangkan pada Selasa, 5 Januari 2016. Hingga saat ini, gugatan masih berproses.

Penertiban terhadap kawasan Bukit Duri sendiri merupakan tindakan penertiban setelah pada pertengahan 2015, Pemerintah Provinsi DKI melakukan penertiban terhadap ratusan hunian liar di kawasan Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur.

Penertiban terhadap kawasan Bukit Duri, juga Kampung Pulo, dilakukan dalam rangka pelaksanaan program normalisasi kali yang dilakukan pemerintah.

Program tersebut bertujuan untuk mengurangi banjir di Jakarta dengan mengembalikan kondisi lingkungan bantaran sungai, juga melapisinya dengan beton dinding turap.

Tindakan penertiban di kawasan Bukit Duri sendiri dilakukan di wilayah sepanjang 1,95 kilometer. Ada setidaknya 64 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak. Mereka direlokasi ke Rumah Susun Cipinang Besar Selatan (Cibesel) dan Pulogebang, Jakarta Timur.

Sementara itu, berdasarkan pantauan VIVA.co.id, sejumlah polisi dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sudah memenuhi lokasi penggusuran Bukit Duri. Sempat terjadi adu mulut antara polisi dan anggota dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. 

Pihak LBH meminta untuk menegoisasikan tindakan eksekusi rumah tersebut. Karena saat ini gugatan warga Bukit Duri sedang dalam proses hukum di PTUN Jakarta Timur.

Dalam kericuhan itu, sempat terjadi tindak kekerasan. Alldo Fellix Januardy, salah satu anggota LBH ini mengalami luka di bagian wajah.

"Tadi yang ada di situ ya, antara polisi dan Satpol PP. Saya enggak bisa pastikan siapa," ujar Alldo. 

Pihak LBH meminta agar sebelum dilakukan eksekusi, baiknya ditaati proses hukum yang berlaku. 

Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Penertiban terhadap kawasan Bukit Duri, juga Kampung Pulo, dilakukan dalam rangka pelaksanaan program normalisasi kali yang dilakukan pemerintah.
Halaman Selanjutnya