Wakil Ketua MPR Minta Ahok Perhatikan Warga Bukit Duri

Minggu, 27 Desember 2015 - 12:21 WIB
Oleh :
Sumber :
Photo Mini 1
VIVA.co.id -
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih memperhatikan nasib para warga Bukit Duri, Jakarta Selatan, yang beberapa waktu lalu dilanda kebakaran. Salah satu hal yang ditekankan oleh Hidayat adalah bagaimana nasib warga yang rumahnya sudah habis terbakar.


"Kalau bisa mereka diberikan hak untuk membangun rumah kembali di lokasi," kata Hidayat, Minggu, 27 Desember 2015.


Hidayat menambahkan, jika nantinya pemprov berniat merelokasi warga, maka dia berharap warga direlokasi ke rusunami, bukan rusunawa. Alasannya, rusunawa akan membebani warga. "Diharapkan pemda memerhatikan kondisi sosial masyarakat," kata dia lagi.
Baca Juga :
Analisis Pakar soal Faktor Keunggulan Andra-Dimyati dari Airin-Ade di Pilkada Banten


Baca Juga :
Eks Bos Honda Sebut Marc Marquez dan Bagnaia Bisa Ribut Jika Ducati Lakukan Ini
Hidayat yang merupakan legislator daerah pemilihan Jakarta Selatan itu sempat memberikan sejumlah bantuan kepada para korban. Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu memberikan bantuan antara lain 60 buah kasur, 150 buah selimut serta sejumlah uang untuk membantu operasional warga.

Baca Juga :
Lamine Yamal Raih Golden Boy, Barcelona 'Tukang Poles' Bakat Muda yang Sukses

Sementara itu, Ketua RT 04, Nassamri, juga berharap pemda menyediakan rusunami. Ia berkaca pada para warga Kampung Pulo yang direlokasi ke Rusunawa. Menurutnya, sistem sewa nantinya akan memberatkan warga.


Selain itu, dia berharap jika nantinya direlokasi, warga dapat mendapat ganti satu Kepala Keluarga mendapat satu unit. Karena jika dihitung satu rumah satu unit, maka akan merugikan warga lantaran ada rumah yang diisi oleh beberapa Kepala Keluarga. "Kami perjuangkan bagaimana 1 KK 1 unit," ujar dia.

Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Selain itu, dia berharap jika nantinya direlokasi, warga dapat mendapat ganti satu Kepala Keluarga mendapat satu unit. Karena jika dihitung satu rumah satu unit, maka akan merugikan warga lantaran ada rumah yang diisi oleh beberapa Kepala Keluarga. "Kami perjuangkan bagaimana 1 KK 1 unit," ujar dia.
Halaman Selanjutnya