KontraS Kritik Kapolda Tito Karnavian Represif

Kamis, 3 Desember 2015 - 20:14 WIB
Oleh :
rapat koordinasi pelaksanaan piala presiden di GBK
rapat koordinasi pelaksanaan piala presiden di GBK
Sumber :
  • VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai gaya kepemimpinan Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Tito  Karnavian, dalam menjaga ketertiban umum cenderung represif.


Pendekatan 'anti teror' Tito disebut berlebihan sehingga Kepolisian sering memakai cara represif tidak pada tempatnya. Sekalipun sebelum menjabat Kapolda Metro Jaya, Tito pernah menjabat sebagai Komandan Densus 88 Antiteror.


"Model Tito itu Kapolda yang senang dengan stabilitas, karena paradigmanya anti teror, sehingga gerakan-gerakan yang mengarah ke sana harus di cegah. Sekarang orang ingin menyampaikan aksi damai dengan kebudayaan (demo mahasiswa di bundaran HI) dibubarkan paksa. Karena pendekatan-nya anti teror jadi seperti itu" ujar Wakil Koordinator Bidang Strategi dan Mobilisasi KontraS, Puri Kencara Putri, di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Kamis 3 Desember 2015.
Baca Juga :
Sebelum Sebar Testimoni, Haris Azhar Kontak Jubir Presiden


Baca Juga :
Polri: Pledoi Freddy Budiman Beda dengan Bocoran Haris Azhar
Menurut catatan KonstraS, cukup banyak aksi represif yang dilakukan oleh Kepolisian dibawah kepemimpinan Tito selama menjabat sebagai Kapolda, baik sewaktu menjadi Kapolda Papua tahun 2012-2014 maupun Kapolda Metro Jaya sejak Februari 2015 lalu.

Baca Juga :
Laporkan Hariz Azhar, TNI Ingin Beri Pembelajaran Hukum

"Ada praktek masif represif yang terjadi di Papua selama Tito di sana, lalu di Jakarta, pembubaran demo buruh, eksekusi Kampung Pulo, dan demo mahasiswa di bundaran HI sebagian dari aksi-aksi represif," ujarnya.


Sebagai Kapolda, kata Puri, Tito seharusnya tidak menafsirkan arti 'stabilitas' dengan kekerasan. Polisi sebagai pelindung masyarakat harus menggunakan cara yang lebih humanis.


"Tidak boleh ditasifkan dengan tidak ada orang yang demo. Bukan mencegah tapi mengawal" ujar Puri.


Sebelumnya, sempat terjadi kericuhan antara pihak kepolisian dengan mahasiswa Papua yang menggelar unjuk rasa di Bundaran HI. Puluhan mahasiswa yang diduga sebagai provokator dalam kericuhan tersebut, digiring ke Polda Metro Jaya. Mahasiswa tersebut turun ke jalan untuk merayakan ekspresi identitas Papua, yang jatuh tiap tanggal 1 Desember. (ren)


Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Sebagai Kapolda, kata Puri, Tito seharusnya tidak menafsirkan arti 'stabilitas' dengan kekerasan. Polisi sebagai pelindung masyarakat harus menggunakan cara yang lebih humanis.
Halaman Selanjutnya