Nasihat Lulung: Ahok Harus Ramah Sama Bekasi
Selasa, 3 November 2015 - 18:53 WIB
Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id
- Wakil Ketua DPRD DKI Abraham 'Lulung' Lunggana meminta Gubernur DKI Jakart, Basuki Tjahaja Purnama tidak bersikap arogan dalam masalah pengelolaan sampah Jakarta di kota Bekasi.
"Saya bilang jangan arogan, kita harus ramah," ujar Lulung saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Selasa, 3 November 2015.
Lulung mencontohkan sikap arogan Ahok, sapaan akrab Basuki, terlihat belakangan antara lain ketika Ahok menolak memenuhi rencana pemanggilan oleh DPRD Kota Bekasi. Secara ketatanegaraan, Lulung mengatakan, DPRD memang tidak diperkenankan untuk memanggil kepala daerah di luar daerahnya.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Saya bilang jangan arogan, kita harus ramah," ujar Lulung saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Selasa, 3 November 2015.
Lulung mencontohkan sikap arogan Ahok, sapaan akrab Basuki, terlihat belakangan antara lain ketika Ahok menolak memenuhi rencana pemanggilan oleh DPRD Kota Bekasi. Secara ketatanegaraan, Lulung mengatakan, DPRD memang tidak diperkenankan untuk memanggil kepala daerah di luar daerahnya.
Meskipun demikian, Lulung mengatakan soal rencana pemanggilan DPRD Kota Bekasi terkait permintaan keterangan terhadap dugaan pelanggaran nota kesepahaman oleh Pemerintah Provinsi DKI, dalam pengangkutan sampah Jakarta ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
DPRD bukan melakukan pemanggilan dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai lembaga legislatif, mengawasi kinerja eksekutif.
Maka seharusnya, Ahok memenuhi panggilan itu. Bilapun tidak mau, Ahok bisa mendelegasikan pejabatnya yang dinilai kompeten memberi penjelasan.
"Pemerintah daerah bukan gubernur saja, gubernur bisa disposisi kepada wakil gubernur atau sekretaris daerah. Jangan arogan dengan bilang
'lu manggil gue mau ngapain?
'," ujar Lulung.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Meskipun demikian, Lulung mengatakan soal rencana pemanggilan DPRD Kota Bekasi terkait permintaan keterangan terhadap dugaan pelanggaran nota kesepahaman oleh Pemerintah Provinsi DKI, dalam pengangkutan sampah Jakarta ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
