Warga Bekasi Ancam Tutup TPST Bantar Gebang

Dalam acara itu, warga menyampaikan keinginan mereka dan berharap DKI Jakarta mewujudkannya. Jika tidak, warga yang ada di Bantar Gebang bakal menutup TPST, agar truk DKI Jakarta tak bisa membuang sampah di lokasi.

Dalam kesempatan itu, perwakilan warga bernama Wandi (45) menyampaikan keinginan yang diminta warga dan diharapkan didengar dan diwujudkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok sebagai pimpinan tertinggi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di antara keinginan warga adalah pekerjakan warga dalam industri pengelolaan sampah dan naikan uang tipping fee (biaya pengelolaan) bagi warga.

"Kami mau keinginan kami dipenuhi. Kalau tidak, kami akan tutup TPST Bantargebang bagi truk DKI Jakarta," kata Wandi perwakilan warga asal Kelurahan Cikiwul, Bantargebang.

Terkait keinginan warga soal dipekerjakan dalam industri sampah, kata Wandi, selama ini warga tidak pernah dilibatkan, sehingga mereka yang tidak memiliki pekerjaan, lalu berinisiatif untuk memilah sampah dan menjualnya ke pengepul guna didaur ulang.

"Warga selama ini tak pernah diberdayakan ikut dalam industri pengelolaan sampah. Padahal, ada dua industri sampah di sana, kompos dan tenaga listrik," jelas Wandi.

Menurut dia, apabila warga diberdayakan dalam industri sampah yang ada secara tidak langsung akan meningkatkan ekonomi mereka. Sebab, sudah barang tentu apabila bekerja di Industri Pengelolaan sampah itu warga bakal mendapatkan gaji lebih besar dan memiliki jaminan kesehatan.

"Tidak seperti sekarang ini hanya dianggap sebagai pemulung. Tak ada jaminan kesehatan dan kehidupan yang pas-pasan saja. Kami ingin lebih sejahtera dan bukan disebut pemulung melainkan karyawan dari industri pengelolaan sampah," kata Wandi.

Ditambahkan warga lain, Habsah (48), tipping fee dianggap kurang lantaran tiap bulan dia harus mengeluarkan Rp50 ribu hanya untuk membeli air mineral, setelah air yang ada saat ini sudah tidak lagi bisa diminum akibat terkontaminasi sampah.

Menurutnya, dalam sebulan dia dan sekeluarga bisa menghabiskan 10 galon air minum dengan biaya Rp150 ribu. Sementara uang tipping fee yang diterimanya dari DKI hanya Rp100 ribu per bulan. "Untuk beli air minum saja saya harus nombok Rp50 ribu. Jadi, enggak layak kalau tipping fee saat ini, sehingga perlu dinaikan," kata Habsah.

Terakhir warga pun meminta kepada DPRD Kota Bekasi tegas untuk menyampaikan apa yang dianggap benar dan berani bertindak. Bahkan, terkait penghinaan yang dilontarkan gubernur DKI Jakarta, warga meminta DPRD jangan hanya diam. "Lakukan tugas sebagai wakil rakyat, jangan hanya diam saat dihina,"kata warga.

(asp)