Disebut di Sidang UPS, Politisi Hanura Siap Diperiksa

Terkait hal itu, Fahmi menyebut dirinya siap diperiksa jika diminta untuk bersaksi di persidangan. Dia bersikukuh tidak terlibat dalam kasus tersebut.

"Problemnya apa saya? Kalau disebut-sebut siapapun bisa disebut, kalau diperiksa saya datang, warga negara kok enggak datang," kata Fahmi di Gedung DPRD DKI, Jakarta, 30 Oktober 2015. 

Menurut Fahmi, dirinya memang kenal dengan Alex Usman. Namun itu bukan berarti jika dirinya terlibat. Karena itu, Fahmi mengaku belum memikirkan untuk memakai jasa kuasa hukum. 

"Ini kasus bukan kasus baru. Masalah ini sudah hampir satu tahun," ujarnya.

Sebagai informasi, kasus korupsi UPS yang ditangani Bareskrim Mabes Polri, diperkirakan merugikan keuangan daerah puluhan miliar rupiah. Kasus itu terungkap setelah adanya Kisruh APBD DKI tahun 2015 yang merupakan buntut dari tindakan Ahok yang mengirimkan dokumen APBD ke Kemendagri dengan rincian berbeda dengan rincian yang dikembalikan oleh anggota dewan usai Rapat Paripurna Pengesahan APBD yang diselenggarakan pada tanggal 27 Januari 2015.

Dalam rincian APBDP DKI tahun 2014, ditemukan keberadaan penganggaran dengan nilai tak wajar, sebesar total Rp330 miliar, untuk pengadaan sebanyak 49 perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk disimpan di 49 SMA dan SMK di wilayah Kotamadya Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.

Kantor Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan diketahui sebagai SKPD Pemprov DKI yang mengajukan penganggaran itu.