DPRD DKI Minta Laptop, Ahok: Lihat Ada Markup Enggak?

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id
Ini Lokasi Posko Makanan, Minuman dan Medis untuk Pendemo
- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menganggap wajar DPRD DKI melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Dewan mengajukan usulan anggaran sebesar Rp1,64 miliar untuk pengadaan 101 komputer jinjing atau laptop untuk mereka gunakan pada 2016.

Asal untuk peningkatan kinerja dewan, Ahok, sapaan akrab Basuki, mengatakan pengajuan usulan anggaran itu patut dipertimbangkan untuk disetujui dalam rapat komisi sebelum pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Tahun 2016.

Kendaraan yang Lintasi Medan Merdeka Mulai Dialihkan

"Ya mungkin supaya dia (anggota DPRD) lebih rajin kerja, boleh-boleh saja. Perlu dilihat juga, harga satuannya markup enggak?" ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jumat, 9 Oktober 2015.

Hanya saja, menurut Ahok, rapat komisi juga perlu melihat apakah usulan pengadaan serupa juga pernah dilakukan oleh Sekwan dalam kegiatan penyusunan anggaran tahun lalu atau tidak.

Massa Demo dari Bekasi dan Tangerang Mulai Berdatangan

Bila sudah pernah dilakukan pengadaan dan tahun ini diusulkan lagi, Ahok mengatakan tidak bisa menerima.

Kemudian, bila total usulan anggaran dibagi rata, maka harga satuan untuk masing-masing laptop adalah Rp16.273.465. Harga tersebut lebih mahal dari laptop kelas premium seperti Apple Macbook Pro 13", yang berdasarkan data harga jual di salah satu toko online, harganya adalah Rp14.399.000.

Laptop kelas premium dengan harga belasan juta akan memiliki usia pakai lama, tidak sependek 1 tahun.

"Lihat tahun lalu udah beli laptop juga enggak? Jangan-jangan tiap tahun beli laptop. Kan enggak lucu juga kalau laptop lama masih ada. Mau laptop yang seberapa canggih?" ujar Ahok.

Seperti diketahui, usulan pengadaan sebanyak 101 unit laptop dengan total usulan anggaran Rp1.643.620.000 ditemukan dalam salinan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Setwan yang diusulkan untuk disertakan dalam anggaran SKPD itu dalam APBD DKI Tahun 2016.

Sekretaris Dewan Muhammad Yuliadi mengatakan usulan pengadaan dilakukan oleh Dewan. Berdasarkan pengakuan anggota Dewan, Yuliadi mengatakan, usulan dilakukan untuk mempermudah kinerja anggota saat berada di luar kantor, seperti mengakses berbagai peraturan Pemerintah Provinsi DKI saat anggota dewan melakukan pertemuan dengan warga.

Usulan, akan dibahas terlebih dahulu di rapat komisi sebelum disetujui untuk disertakan dalam APBD DKI 2016 yang pengesahannya ditargetkan bisa dilakukan di akhir bulan November 2015.

"(Pengadaan laptop) murni diusulkan anggota dewan. Ada keinginan supaya ketika mereka bekerja dilengkapi laptop," ujar Yuliadi.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya