DPRD Temukan Anggaran Jamuan Makan Balai Kota Rp6,6 Miliar
Jumat, 11 September 2015 - 19:41 WIB
Sumber :
- VIVA.co.id/Rebecca Reifi Georgina
VIVA.co.id
- Anggota DPRD DKI kembali menemukan keberadaan usulan anggaran dengan nilai yang tidak masuk akal dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Prioritas - Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2016.
Di dalam dokumen yang berisi ajuan anggaran dari Pemerintah Provinsi DKI sebelum dijadikan Rancangan APBD itu, Syarief, yang berasal dari Fraksi Partai Gerindra, menemukan Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri (KDH KLN) mengajukan anggaran jamuan makan sebesar Rp6,6 miliar untuk 600 acara yang diselenggarakan di Balai Kota selama 1 tahun.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Pengganti Ahok Minta Demonstran Tak Terprovokasi
Di dalam dokumen yang berisi ajuan anggaran dari Pemerintah Provinsi DKI sebelum dijadikan Rancangan APBD itu, Syarief, yang berasal dari Fraksi Partai Gerindra, menemukan Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri (KDH KLN) mengajukan anggaran jamuan makan sebesar Rp6,6 miliar untuk 600 acara yang diselenggarakan di Balai Kota selama 1 tahun.
"Itu fantastik. Apa bisa, setahun ada 600 acara di Balai Kota," ujar Syarief saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Jumat, 11 September 2015.
Berdasarkan perhitungan yang dibuatnya, Syarief mengatakan bahwa selama 1 tahun, ada sekitar 250 hari kerja efektif. Dengan begitu, dalam sehari, berarti bisa ada antara 2 hingga 3 kali jamuan makan. Dari perhitungan itu, didapat angka rata-rata yang menurut dia merupakan suatu pemborosan, setiap jamuan makan di Balai Kota DKI menghabiskan uang Rp11 juta.
"Itu pemborosan," ujar Syarief.
Serupa dengan pengajuan usulan anggaran sebesar Rp805 juta untuk penyusunan naskah pidato Gubernur yang ditemukan oleh DPRD sebelumnya, Syarief memastikan DPRD DKI, dalam rapat komisi, tidak akan sampai meloloskan anggaran sebesar itu ke APBD.
Syarief meminta tindakannya mengungkap keberadaan usulan anggaran dengan nilai tidak wajar, tidak dilihat sebagai bentuk serangan kepada Pemerintah Provinsi DKI yang dipimpin Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Sebagai seorang anggota Dewan, Syarief mengatakan bahwa sudah menjadi tugasnya mengawasi tindakan penganggaran pemerintah.
"Saya ingin membantu Pak Ahok membuat APBD kita efisien," ujar Syarief.
  Â
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Itu fantastik. Apa bisa, setahun ada 600 acara di Balai Kota," ujar Syarief saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Jumat, 11 September 2015.
