Ahok: Tanpa Masuk IPDN, Semua Bisa Jadi PNS
- IPDN
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan tidak semua alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang kini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Provinsi DKI memiliki kinerja buruk.
Ia mencontohkan, alumni IPDN yang kinerjanya dianggap baik di antaranya, Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI Edy Junaedi, Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Andri Yansyah, Wakil Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Teguh Hendrawan, Kepala Dinas Kebersihan DKI Isnawa Adji, Wakil Kepala Dinas Kebersihan DKI Ali Maulana Hakim, beberapa camat, dan seorang ajudannya, sebagai PNS DKI.
"Banyak juga yang bagus. Buktinya saya bisa temukan mereka," ujar Ahok usai meresmikan fasilitas pengobatan penyakit kanker di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 10 September 2015.
Sebagai informasi, nama-nama pejabat PNS eselon II yang ia sebutkan adalah pejabat baru yang dilantik Ahok pada tahun ini, menggantikan pejabat eselon II sebelumnya yang dianggap bermasalah.
Ahok menyampaikan idenya agar IPDN dibubarkan. Namun, tidak sekeras sebelumnya, Ahok tidak menyoroti kinerja para alumni IPDN yang menurutnya tidak bisa memberikan kontribusi berarti kepada pemerintahan.
Ahok mengatakan, keberadaan IPDN saat ini sudah tidak terlalu dibutuhkan. Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 telah memungkinkan lembaga pemerintahan merekrut PNS melalui proses seleksi, tak harus menyalurkan para alumni IPDN untuk bekerja di institusi pemerintahan.
"Jadi sebetulnya enggak usah ada IPDN juga udah oke. Orang lain juga sudah boleh menjadi PNS. Sudah bisa mengabdi juga buat negeri," ujar Ahok. (ase)