Tak Penuhi Target, 2014 DKI Habiskan Dana Rp77,97 Triliun
Selasa, 8 September 2015 - 17:15 WIB
Sumber :
- Fajar GM - VIVA.co.id
VIVA.co.id - Pemerintah Provinsi DKI menghabiskan anggaran Rp37,79 triliun pada tahun buku 2014, untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pembenahan yang dilakukannya.
Baca Juga :
Pengganti Ahok Minta Demonstran Tak Terprovokasi
Dalam penyampaian pidatonya tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan anggaran yang termasuk kepada pos belanja daerah itu terbagi dua, yaitu belanja tidak langsung sebesar Rp12,63 triliun, dan belanja langsung sebesar Rp46,52 triliun.
Ahok, sapaan akrab Basuki mengatakan, penggunaan anggaran itu tidak sepenuhnya memenuhi target realisasi belanja. Belanja Tidak Langsung hanya terealisasi sebesar 73,78 persen dari total anggaran sebesar Rp17,12 triliun. Sementara itu, Belanja Langsung terealisasi sebesar 54,10 persen dari total anggaran Rp46,52 triliun.
"Anggaran Belanja Daerah sendiri berasal dari pos Pendapatan Daerah yang terdiri dari tiga komponen, yaitu PAD (Pendapatan Asli Daerah), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-Lain. Pendapatan Daerah DKI adalah sebesar Rp67,38 persen, atau terealisasi 67,38 persen dari target Rp65,04 triliun," ujar Ahok di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa, 8 September 2015.
Ahok mengatakan dari komponen belanja langsung dalam pos belanja daerah, Pemerintah Provinsi DKI menggunakan Rp4,06 triliun. Itu untuk belanja peralatan dan mesin, dan Rp2,58 triliun untuk belanja gedung dan bangunan.
Belanja langsung juga digunakan untuk membiayai lima program utama Pemerintah Provinsi DKI di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, penanggulangan banjir, dan pemukiman.
Ahok merinci untuk program pendidikan, DKI menggunakan anggaran untuk membiayai program Kartu Jakarta Pintar (KJP), merehabilitasi gedung sekolah, dan meningkatkan kualitas tenaga pendidik.
Untuk program kesehatan, DKI menggunakan anggaran untuk menyediakan dana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah, meningkatkan standar sarana dan prasarana kesehatan, dan menyediakan akses air bersih untuk masyarakat.
Sementara itu, untuk program transportasi, DKI menggunakan anggaran untuk merevitalisasi Terminal Bus Pinang Ranti, Terminal Bus Klender, Terminal Bus Rawamangun, membangun moda transportasi Mass Rapid Transit (MRT), membangun fly over dan under pass seperti Fly Over Kuningan Sisi Selatan, Jalan Layang Tendean - Blok M - Ciledug (Koridor layang busway), dan membangun akses Terminal Pulo Gebang.
Untuk program penanggulangan banjir, DKI menggunakan anggaran untuk membebaskan tanah yang akan digunakan untuk membangun waduk, membangun tanggul pantai, membangun rumah pompa, dan menormalisasi sungai.
Untuk program pemukiman DKI menggunakan anggaran untuk membangun Rumah Susun Tambora, Rumah Susun Pulo Gebang, dan Rumah Susun Cakung Barat.
Dari APBD tahun 2013, Ahok mengatakan DKI memiliki Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp7,59 triliun. Dana tersebut kemudian dipakai untuk menyuntikkan modal (Penyertaan Modal Pemerintah/PMP) sebesar Rp4,45 triliun ke empat BUMD, PT Bank DKI, PT Jakarta Propertindo, PT Transportasi Jakarta, dan PT MRT Jakarta.
Usai disampaikan, setiap fraksi di DPRD DKI, kemudian akan memberikan pandangan umumnya atas penggunaan anggaran tersebut kepada Pemerintah Provinsi DKI pada Selasa mendatang, 15 September 2015 2015.
"Tinggal tunggu tanggal 15 saja tanggapan mereka," ujar Ahok seusai menyampaikan pidatonya.
Rapat paripurna dihadiri oleh 3 orang pimpinan DPRD, yakni Ferrial Sofyan dari fraksi Demokrat-PAN, Muhammad Taufik dari fraksi Gerindra, dan Triwisaksana dari fraksi PKS. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Belanja langsung juga digunakan untuk membiayai lima program utama Pemerintah Provinsi DKI di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, penanggulangan banjir, dan pemukiman.
