Ahok Minta Jokowi Bubarkan IPDN, Ini Reaksi Alumni
- IPDN
VIVA.co.id - Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menyayangkan pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok atas usulannya kepada Presiden Joko Widodo agar IPDN dibubarkan.
"Kami cukup kaget, ada seorang gubernur, sampai melontarkan usul pembubaran IPDN," kata Sekjen IKAPTK, Arief M Edie dalam keterangan tertulisnya yang diterima VIVA.co.id, Minggu 6 September 2015.
Arief mengatakan, Ahok mungkin tidak mengetahui da tak paham jejak sejarah berdirinya IPDN. IPDN sudah ada sejak zaman Soekarno. Bahkan, Bung Karno sendiri yang meresmikan berdirinya sekolah pamong praja tersebut.
"Kami sangat menyayangkan Ahok sampai mengeluarkan pernyataan seperti itu. Meski begitu, itu adalah hak seorang Ahok, berpendapat dan mengusulkan pembubaran IPDN. Tapi, sebagai alumni IPDN, kami sangat kecewa dan terluka dengan pernyataan itu," ujarnya menambahkan.
Arief menegaskan, para alumni tidak mempermasalahkan jika memang rakyat Indonesia menginginkan IPDN dibubarkan.
"Asal memang rakyat yang meminta. Karena faktanya sekarang ini, tidak hanya Provinsi Jakarta yang memakai lulusan IPDN. Namun, semua pemerintahan daerah di Indonesia, memakai lulusan IPDN. Bahkan, tak hanya itu, lulusan IPDN tersebar sampai level terendah pemerintah, menjadi camat atau lurah. Banyak yang bertugas di pelosok, bahkan perbatasan. Dan sepengetahuan kami, banyak kepala daerah, baik itu gubernur, bupati atau wali kota yang merasa puas dengan kinerja para alumni IPDN," ujarnya.
Arief menilai, Ahok tengah pusing mengurus Jakarta, sehingga kemudian mengusulkan pembubaran IPDN.
"Bila memang ada beberapa oknum lulusan IPDN berbuat cela, tak bisa kemudian disimpulkan lembaganya juga tercela. Misalnya, bila ada seseorang lulusan perguruan tinggi A ditangkap KPK, tidak lantas kemudian menganggap almamaternya juga bobrok," kata Arief.
Menurut Arief, pernyataan Ahok itu sangat mengganggu. Ahok lupa, jika dia dan Jakarta hanya sebagian kecil dari NKRI.
"Ada 34 provinsi. Kalau Ahok sebut oknum kami tak masalah. Namun jangan menjustifijkasi semuanya salah. Tapi ini sebut lembaga. Itu yang kami tak terima. Namun yang pasti, pernyataan Ahok yang mengusulkan IPDN dibubarkan, sangat melukai, tidak hanya alumni tapi juga lembaga. Tak bisa kelakuan oknum ditimpakan pada lembaga," katanya.
Terkait pernyataan Ahok, Arief meminta para alumni IPDN, tak emosional menanggapi pernyataan Ahok.
"Tunjukan saja kinerja sebaik-baiknya tidak perlu banyak pernyataan. Apalagi sampai emosional," katanya.
Ahok Usulkan Lulusan IPDN Jadi PNS di Daerah Terpencil
Di kota besar seperti Jakarta, lulusan IPDN wajib ikut seleksi CPNS.
