Ahok Kesulitan Cari PNS Baik dan Tidak Pungli

Selasa, 23 Juni 2015 - 10:13 WIB
Oleh :
Pelantikan PNS DKI di Monas oleh Ahok
Pelantikan PNS DKI di Monas oleh Ahok
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Ternyata, mencari seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang baik untuk diberikan tugas dan tanggungjawab yang penuh bukan hal mudah. Padahal, setiap tahun, banyak orang mendaftarkan diri sebagai abdi negara di Ibu Kota.


Uang menjadi alasan di balik sulitya mencari PNS yang bekerja dengan jujur dan baik. Kesulitan itu dirasakan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Ahok mengaku susah menemukan PNS yang jauh dari praktik pungutan liar (pungli).


"Di DKI ini nggak mudah cari pejabat (PNS), banyak yang tidak memenuhi kualifikasinya. Saya itu orang yang paling sabar sebetulnya di negeri ini masih memperkerjakan mereka," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa 23 Juni 2015.
Baca Juga :
Tak Butuh PNS Pintar, Ahok Rombak Lagi Struktur Jabatan


Baca Juga :
6.763 PNS DKI Bolos Hari Pertama Kerja
Apa yang diakui Ahok ini adalah buntut dari kekesalannya atas kinerja PNS di lingkungan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Baca Juga :
Ditinggal Mudik Lebaran, Kantor PNS DKI Berantakan

Ahok mengaku heran terhadap tingkah laku para PNS Dishub yang tak pernah takut melakukan praktik pungli terhadap angkutan umum yang melanggar peraturan, meskipun Pemprov DKI telah memberikan surat peringatan dan juga memasang CCTV di titik-titik rawan pungli.


"Sudah tahu salah kan, kenapa masih dilakukan? Oknum polisi juga sama karena mereka mau tunggu setoran. Sudah kita tawari untuk dibayar rupiah per kilometer tapi tidak mau," kata Ahok.


Beberapa cara kini tengah ditempuh Pemprov DKI, salah satunya dengan memberlakukan seleksi dan wawancara langsung dengan Gubernur atau Wakil Gubernur.


Tapi, menurut Ahok, cara tersebut masih belum ampuh untuk mendapatkan kandidat terbaik. Karena itu, Ahok berencana akan memberikan tawaran kepada anggota TNI/ Polri untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. (ren)

Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Sudah tahu salah kan, kenapa masih dilakukan? Oknum polisi juga sama karena mereka mau tunggu setoran. Sudah kita tawari untuk dibayar rupiah per kilometer tapi tidak mau," kata Ahok.
Halaman Selanjutnya