Ratusan Keluarga di Kampung Pulo Sudah Terdaftar di Rusun
- Antara/ Reno Esnir
VIVA.co.id - Kepala Unit Pengelola Rusun Wilayah III Dinas Perumahan dan Pembangunan Gedung DKI, Sayid Ali, meminta masyarakat Kampung Pulo, Jakarta Timur, untuk membongkar rumah mereka segera, sebelum nanti pembongkaran dilakukan Pemerintah Provinsi DKI.
Namun, sampai saat ini, belum ada kejelasan waktu penertiban wilayah langganan banjir itu oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Jadi buat warga yang telah mendapatkan kunci rusun, bisa segera memindahkan barangnya. Setelah kosong silakan rumahnya dibongkar sendiri barangkali ada barang-barangnya yang bisa dijual," kata Sayid kepada wartawan, Kamis 11 Juni 2015.
Saat ditanya mengenai kapan rencana pembongkaran, Sayid mengaku belum mendapatkan kabar dari pihak terkait.
"Belum tahu kapan pembongkarannya, itu urusan Dinas PU dan aparat. Saya hanya ditugaskan menyiapkan rusunnya saja," kata Sayid.
Sementara itu Lurah Kampung Melayu, Bambang Pangestu menjelaskan mengenai pembongkaran dari pihak Pemprov DKI akan memberikan Surat Perintah Bongkar (SPB).
"Nantinya ada SPB 1, 2, 3. Kalau mereka tidak membongkar sendiri, pihak aparatlah yang akan membongkar," ujar Bambang kepada wartawan.
Bambang juga mengimbau warga yang telah mendapatkan kunci rusun untuk segera memindahkan barang dan mulai membongkar rumah sendiri. Pemprov juga akan menyediakan truk untuk membantu memindahkan barang mereka.
Bambang mengatakan sejauh ini sudah ada 396 peta bidang atau KK Kampung Pulo, Kampung Melayu, Jakarta Timur yang telah terdaftar di Rusun Jatinegara Barat.
"Dari total 530 Peta bidang atau KK di Kampung Pulo, 396-nya sudah terdaftar di sini," kata Bambang.
Ia mengatakan pihaknya dan pengelola rusun masih terus membuka pendaftaran bagi warga Kampung Pulo yang belum mendapatkan unit rusun.
"Kita akan terus buka pendaftaran, sampai semuanya dapat rusun. Karena itu tanggung jawab kita," tuturnya.
Nantinya setelah warga sudah direlokasi ke Rusun Jatinegara Barat, proyek normalisasi kali Ciliwung akan dilaksanakan. Banjir yang selama ini melanda pun bisa diminimalisir dengan adanya proyek normalisasi. (ren)
Salahnya Jakarta Cuma Satu, Gubernurnya Bernama Ahok
"Jadi memang sudahlah, kadang-kadang ini salahnya Jakarta"
