Djarot: Jangan Sampai Ada Pemakzulan

VIVA.co.id - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyatakan tidak menghendaki adanya HMP (Hak Menyatakan Pendapat) oleh DPRD DKI Jakarta yang berindikasi terhadap pemakzulan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Rencananya hari ini DPRD DKI menjadwalkan untuk menggelar Badan Musyawarah (Bamus) menindaklanjuti hak angket.

"HMP itu kan hak dewan sebagai tindak lanjut hak angket, ya silakan saja sebenarnya. Tapi ya jangan sampai hak angket itu diarahkan ke pemakzulan," ungkap Djarot, siang ini Kamis 4 Juni 2015 di kawasan SCBD, Jakarta Selatan.

Mantan walikota Blitar sekaligus ketua DPP fraksi PDIP jelas menentang HMP. Djarot menganggap, isu dan indikasi pemakzulan malah akan meresahkan masyarakat. Sebab, HMP potensial mengguncang pemerintahan DKI Jakarta.

"Seharusnya jangan sampai terjadi permakzulan, tidak stabil nanti. Kita fokus saja bekerja, kita orientasi pada pelayanan rakyat," ucap Djarot.

Djarot mengingatkan anggota dewan untuk tetap bekerja sesuai peran dan fungsinya masing masing. Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) justru merugikan masyarakat.

"Nanti yang rugi masyarakat. Lebih baik kita kerja sajalah, banyak tugas kita."

M Taufik Diperiksa KPK 9 Jam, Dicecar Soal Raperda Reklamasi

Soal mekanisme dalam pembahasan, kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu

VIVA.co.id

11 April 2016