Haji Lulung: Ahok di Ujung Tanduk, Mundur Saja
Kamis, 4 Juni 2015 - 15:02 WIB
Sumber :
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Wakil Ketua DPRD DKI Abraham 'Lulung' Lunggana menyarankan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta. Nasib Ahok, kata Lulung, saat ini berada di ujung tanduk karena DPRD, rencananya akan melanjutkan hak angket menjadi hak menyatakan pendapat.
"Gubernur DKI lebih baik mengundurkan diri saja sebelum diberhentikan," ujar Lulung saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Kamis, 4 Juni 2015.
Selain itu, Lulung mengatakan, banyaknya jajaran SKPD Pemprov DKI yang telah terbukti melakukan korupsi dalam kasus pengadaan perangkat UPS seharusnya membuat Ahok merasa malu dan menunjukkan sikap ksatrianya dengan mengundurkan diri.
Sebagai gubernur, kata Lulung, Ahok menjadi orang yang paling bertanggungjawab. Apalagi saat ada anak buahnya yang tersangkut kasus korupsi.
"Ahok kan orangnya ksatria. Kalau benar ya bisa kita lihat," ujar Lulung.
Sebagai informasi, Bareskrim Mabes Polri yang melakukan penyelidikan dugaan korupsi dalam pengadaan perangkat UPS di APBDP DKI Tahun 2014 saat ini telah menetapkan dua orang SKPD Pemprov DKI, yakni Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Zainal Soleman, dan Kasie Sarpras Dikmen Jakarta Barat Alex Usman sebagai tersangka.
Baca Juga :
Lulung Desak KPK Segera Tangkap Ahok
Meski demikian, Bareskrim juga telah melakukan pemeriksaan baik terhadap Lulung sendiri, serta anggota fraksi Partai Hanura Fahmi Zulfikar Hasibuan. Keduanya merupakan anggota komisi E di DPRD DKI yang memberikan persetujuannya terhadap pengadaan UPS di tahun 2014.
Terkait pelaksanaan HMP sendiri, Lulung menyatakan bahwa fraksinya, PPP, mendukung penuh dilaksanakannya hak DPRD untuk memberhentikan atau memberi peringatan keras kepada Ahok itu. Hanya saja Lulung mengaku belum bisa menebak hasil akhir dari pelaksanaan hak itu karena seperti diketahui, meski lazimnya sikap fraksi seragam dan menyesuaikan dengan arahan DPP partainya, HMP tetaplah hak individu masing-masing anggota DPRD.
"Tunggu saja dinamikanya. Hal seperti itu selalu terjadi di dewan," ujar Lulung.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Tunggu saja dinamikanya. Hal seperti itu selalu terjadi di dewan," ujar Lulung.
