Politisi PKS Tolak Wacana Lokalisasi di Jakarta

Rabu, 29 April 2015 - 10:42 WIB
Oleh :
Kalibata City Pasca Penggerebekan Prostitusi Online
Kalibata City Pasca Penggerebekan Prostitusi Online
Sumber :
  • VIVA.co.id/Muhamad Solihin
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Politisi Partai Keadilan Sejahtera, Tubagus Arif, menolak wacana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, untuk menyediakan lokalisasi khusus di Jakarta. Wacana itu dituding tak berdasarkan kajian dan dinilai tak sesuai dengan etika dan norma di Indonesia.


“Indonesia kan negara dengan macam-macam suku dan agama, tidak ada yang membenarkan prostitusi. Harusnya ketika melontarkan sesuatu itu sudah dibicarakan dulu dengan penasihat dan lihat kajiannya,” ujar Arif, Rabu 29 April 2015.


Ia tak menampik bila lokalisasi di Jakarta memang sudah pernah disediakan pada tahun 1970. Namun, nyatanya tetap saja praktek prostitusi tersebar dimana-mana dan tidak hanya di Jakarta.
Baca Juga :
Shin Tae-yong Akhirnya Buka Suara Usai Dipecat dari Timnas Indonesia


Baca Juga :
Syeikh Al Hakeem hingga Mufti Menk Hadir di Jakarta, Bagikan Ilmu dan Motivasi
“Saat ini buatlah dulu kenyamanan bagi warga Jakarta, lalu tunjukkan bahwa Pemprov siap menertibkan itu (prostitusi) semua,” sambung pria berkacamata tersebut.

Baca Juga :
Takluk dari PSS, Persebaya Gagal Manfaatkan Peluang Rebut Puncak Klasemen dari Persib

Menurutnya, daripada disibukkan dengan rencana lokalisasi, seharusnya Pemprov DKI Jakarta lebih memfokuskan perhatian pada aspek peran serta seluruh pejabat pemerintahan dalam menata tempat tinggal dan melakukan pendataan mulai dari RT/RW setempat terhadap seluruh warga yang ada di lingkungannya.


“Untuk yang di apartemen kan sampai hari ini kita belum jelas statusnya karena banyak apartemen yang tidak punya RT/RW, untuk masuk ke dalam saja susah,” ujar Arif.


Namun demikian, ia mengaku bahwa adalah hal yang sah jika memang nantinya Pemprov mengajukan Raperda mengenai lokalisasi karena itu merupakan sebuah hak Pemprov.


“Keputusan tetap ada di tangan dewan. Mengajukan boleh tetapi harus ada kajian mendalam. Saya sih tidak berharap itu terwujud,” tutup Arif. (one)

Halaman Selanjutnya
“Untuk yang di apartemen kan sampai hari ini kita belum jelas statusnya karena banyak apartemen yang tidak punya RT/RW, untuk masuk ke dalam saja susah,” ujar Arif.
Halaman Selanjutnya