Sudah Dievaluasi, Ahok Masih Temukan Dana Siluman di APBD
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
Berdasarkan hasil evaluasi sementara yang dilakukan oleh Kemendagri, ada anggaran pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) dengan nilai hingga Rp47 miliar. Setelah dilihat rancangan, GOR tersebut ternyata didesain untuk memiliki facade berbahan kaca yang mengelilingi seluruh sisi bangunan.
"Apa enggak akan bikin panas gedungnya? Itu kan lucu. Kok desainnya ngaco," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 2 April 2015.
Selain itu, Ahok juga menyebut keberadaan penganggaran untuk kegiatan lomba lari marathon yang nilainya juga ia anggap tidak masuk akal. Penyelenggaraan marathon itu, kata dia, dianggarkan miliaran rupiah karena melibatkan hingga 1.000 orang panitia.
"Ini apa betul? Swasta bikin lomba lari saja paling hanya 200 atau 300 orang panitianya," kata Ahok.
Mirip dengan tindakan yang dilakukan oleh oknum anggota dewan terhadap dokumen RAPBD DKI tahun 2015 sebelumnya, Ahok mengatakan kali ini Pemprov DKI yang akan melakukan pemotongan terhadap nilai-nilai mata anggaran yang dinilai berkelebihan itu.
Pemotongan itu akan dilakukan usai Pemprov DKI menerima hasil final evaluasi Kemendagri terhadap dokumen APBD. Kemendagri, rencananya akan kembali mempertemukan Pemprov dan DPRD DKI di kantornya hari ini untuk menyerahkan hasil evaluasi yang disebutkan oleh Dirjen Keuda Kemendagri Reydonnyzar Moenek kemarin, memiliki tebal sampai 280 halaman.
"Kita ingin crop dari uang yang ada, mirip-mirip seperti yang DPRD lakukan," jelas Ahok.
Hasil dari pemotongan itu, kemudian akan dialokasikan ke pos anggaran PMP atau penyertaan modal pemerintah ke BUMD-BUMD milik Pemprov DKI. Pemprov DKI pada tahun ini memang berencana untuk melakukan penyuntikan modal kepada BUMD-BUMD itu.
Misalnya, PT. Jakarta Propertindo yang direncanakan untuk menjadi sebuah perusahaan konglomerasi, dianggarkan memiliki tambahan modal sebesar Rp10 triliun. Kemudian PT. Food Station Tjipinang Jaya, juga dianggarkan memiliki tambahan modal sebesar Rp1,5 triliun agar bisa mengontrol harga komoditi beras di DKI.
Selain itu, Bank DKI, juga dianggarkan memiliki tambahan modal sebesar Rp3 triliun agar mencapai status BUKU III (Bank Umum Kegiatan Usaha Kategori III) sehingga memiliki cakupan operasional di seluruh Indonesia selayaknya BJB milik Pemprov Jabar dan Bank Jatim milik Pemprov Jatim.
"Kita pusatkan duit kita untuk BUMD saja," kata Ahok.
![vivamore="Baca Juga :"]
[/vivamore]