Ahok Tak Bosan Sindir DPRD Soal Dana Siluman
Selasa, 31 Maret 2015 - 20:26 WIB
Sumber :
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id
- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengapresiasi kehadiran beberapa anggota DPRD DKI Jakarta dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kotamadya Jakarta Selatan yang diselenggarakan di Kantor Walikota Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
"Saya tentu merasa senang ketika teman-teman dari DPRD juga ikut hadir," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Kantor Walikota Jakarta Selatan, Selasa, 31 Maret 2015.
Di acara itu, seperti biasa, Ahok tak bosan mengeluarkan kata sindiran kepada para anggota dewan yang menurutnya sering memasukkan dana siluman berupa mata anggaran titipan dalam bentuk pokir (pokok pikiran) ke dalam rancangan APBD yang telah disusun oleh SKPD.
Baca Juga :
Ahok, dari Begal APBD hingga 'Legalkan' PSK
"Saya tentu merasa senang ketika teman-teman dari DPRD juga ikut hadir," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Kantor Walikota Jakarta Selatan, Selasa, 31 Maret 2015.
Di acara itu, seperti biasa, Ahok tak bosan mengeluarkan kata sindiran kepada para anggota dewan yang menurutnya sering memasukkan dana siluman berupa mata anggaran titipan dalam bentuk pokir (pokok pikiran) ke dalam rancangan APBD yang telah disusun oleh SKPD.
Menurutnya, tidaklah tepat jika pokir-pokir itu dimasukkan ke rincian anggaran yang telah disepakati dewan setelah dewan mengesahkannya dalam rapat paripurna. Dewan, kata dia, tidak memiliki hak untuk memasukkan mata anggarannya sendiri.
Ahok mengatakan, fungsi budgeting yang dimiliki dewan hanya terbatas kepada pengawasan dan pengusulan anggaran saja.
Forum Musrenbang, kata Ahok, adalah satu-satunya kesempatan bagi anggota dewan untuk bisa melakukan pengusulan pokir itu. Pokir yang diusulkan pun, kata Ahok, haruslah berdasarkan aspirasi nyata warga di daerah pemilihan (dapil)-nya, bukan keinginan pribadi anggota dewan.
"Saya kira pemahaman kita tentang pengusulan pokir itu di sini sebetulnya, bukan kita berdebat setelah paripurna," ujar Ahok.
Selain itu, Ahok juga memberi peringatan kepada anak buahnya sendiri. Menurutnya, tidak seharusnya jajaran SKPD Pemprov DKI melakukan permainan anggaran dengan cara merekayasa hasil Musrenbang.
Modus seperti itu, kata dia, telah terjadi di hampir setiap kegiatan penyusunan anggaran di DKI. Di proses penyusunan APBD DKI tahun 2014, misalnya, walaupun telah diketahui ada banyak sekolah di DKI yang memiliki kebutuhan rehabilitasi bangunan, namun nyatanya saat realisasi anggaran, sekolah-sekolah itu malah menerima perangkat uninterruptible power supply (UPS) yang nilai pengadaannya pun tidak masuk akal, mencapai Rp5,8 miliar untuk 1 unitnya.
"Saya pikir suku-suku dinas juga jangan ada lagi yang jadi oknum. Masyarakat mintanya apa, yang dikeluarinnya malah apa," ujar Ahok.
Forum Musrenbang Jakarta Selatan akan dilaksanakan selama tiga hari ke depan.
Kegiatan itu dilakukan dengan tujuan untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan warga Kotamadya Jakarta Selatan sebelum dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Daerah (RKD) DKI Jakarta tahun 2015.
Pembukaan Musrenbang tadi siang, dihadiri oleh seluruh jajaran SKPD Pemkot Jakarta Selatan dan beberapa jajaran SKPD provinsi seperti Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta, Heru Budihartono, dan Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Tuty Kusumawati.
Selain itu, beberapa anggota DPRD DKI dari daerah pemilihan Jakarta Selatan pun tampak hadir. Mereka antara lain Wakil Ketua DPRD DKI dari fraksi PKS, Triwisaksana, Gembong Warsono dari fraksi PDIP, HM Ashraf Ali dari Partai Golkar, dan Achmad Nawawi dari fraksi Partai Demokrat. (one)
![vivamore="
Baca Juga
:"]
[/vivamore]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurutnya, tidaklah tepat jika pokir-pokir itu dimasukkan ke rincian anggaran yang telah disepakati dewan setelah dewan mengesahkannya dalam rapat paripurna. Dewan, kata dia, tidak memiliki hak untuk memasukkan mata anggarannya sendiri.