Fitra Menyayangkan DPRD Tolak APBD 2015
Minggu, 22 Maret 2015 - 19:26 WIB
Sumber :
- VIVAnews/ Yulianisa Sulistyoningrum
VIVA.co.id
- Penolakan yang kabarnya akan diajukan besok, Senin 23 Maret oleh DPRD DKI Jakarta, terhadap APBD 2015 versi Pemrov kepada Kemendagri, membuat Gubernur harus menerbitkan Pergub (Peraturan Gubernur) yang isinya adalah penggunaan APBD 2014 demi berjalannya “kehidupan” di Ibu Kota.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Wakil Ketua DPRD DKI Tuding ICW Tendensius
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yang turut memperhatikan persoalan ini sangat menyayangkan keputusan tersebut, karena dianggap akan merugikan warga DKI. Sebab, tidak semua program pembangunan dari Pemrov dapat berjalan dengan menggunakan Pergub.
Fitra menilai, seharusnya DPRD mementingkan kepentingan rakyat dibanding kepentingan pribadi dan egonya kepada Pemrov. “Jika menggunakan APBD 2014, bisa jadi duplikasi anggaran UPS yang menjadi persoalan sekitar Rp5 triliun masih teralokasi,” tutur Yenny Sucipto selaku Sekjen Fitra.
"Selanjutnya, jika belajar dari rendahnya penyerapan APBD 2014 hanya 80 persen, dengan sisa hanya delapan bulan ke depan bisa jadi penyerapan akan semakin rendah. Perkiraan kami, hanya 70-75 persen," tambah Yenny pada saat melakukan forum diskusi di Taman Ismail Marzuki (TIM), Minggu 22 Maret 2015, pukul 12.00.
Dari keterangan yang ia berikan, penggunaan APBD 2014 juga akan berdampak pada pelayanan publik, di mana sektor tersebut tidak mendapat anggaran yang lebih banyak, juga pada anggaran banjir yang memiliki nasib sama.
Turut hadir dalam forum tersebut, Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Reydonizar Moenik. Kemendagri yang diwakili olehnya mengaku bahwa pihaknya akan bekerja keras dalam waktu sepekan ke depan demi selesainya APBD DKI Jakarta pada awal April mendatang. “Kami akan terus kerja keras, akan memeriksa kembali juga laporan yang nanti (Senin) dikembalikan,” ujar Moenik yang akrab dipanggil Doni.
Ia menambahkan bahwa anggaran untuk DKI harus sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan rakyat. “Kita akan selektif, yang kira-kira manfaatnya kurang, akan kita potong. Tapi kalau anggaran untuk MRT, untuk hal yang sifatnya pasti dan untuk rakyat, akan kita setujui," katanya.
Laporan : Rebecca Reifi Georgina (asp)
![vivamore="Baca Juga :"]
[/vivamore]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Dari keterangan yang ia berikan, penggunaan APBD 2014 juga akan berdampak pada pelayanan publik, di mana sektor tersebut tidak mendapat anggaran yang lebih banyak, juga pada anggaran banjir yang memiliki nasib sama.
