Kisruh Mediasi DPRD dan Pemprov DKI Berlanjut ke Polisi

VIVA.co.id - Mediasi kisruh antara DPRD DKI Jakarta dengan Pemprov DKI dalam oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berakhir dengan umpatan dan hinaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama. Kejadian itu dirasa kurang etis bila dilontarkan seorang pejabat publik.

"Video kisruh antara DPRD dengan Pemprov DKI terkait APBD DKI sudah tersebar. Dalam video tersebut ada anggota DPRD yang melontarkan ucapan yang tidak moralis dan tidak layak dilihat anak-anak karena tidak mendidik," ujar Direktur Eksekutif LBH Pendidikan, Ayat Hadiyat, dalan diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 10 Maret 2015.

Menurutnya, sikap dan perilaku anggota dewan tersebut tidak bisa dibiarkan dan seharusnya pimpinan partai politik memberi sanksi tegas kepada oknum anggota DPRD tersebut.

Dari hasil kajian LBH Pendidikan, ditemukan adanya pelanggaran hukum dengan menghina etnis Ahok. Terkait hal ini, mereka sudah melaporkan anggota DPRD tersebut ke Polda Metro Jaya. "Kami sudah melaporkan ke Polda pada Senin kemarin," ujarnya.

Dalam video yang diperlihatkan LBH Pendidikan yang sudah diperlambat dan diperjelas suaranya, umpatan dan hinaan itu dianggap rasis dan tidak mendidik.
"Mohon maaf ada umpatan 'gubernur goblok,' 'Cina anjing,' dan 'bangsat,'" ujarnya.

Dalam video yang diperlambat tersebut, LBH Pendidikan mengatakan, jelas ada oknum yang mengeluarkan umpatan tersebut. Saat diminta penjelasan mengenai siapa oknum DPRD yang dilaporkan, Ayat mengatakan ada satu nama yang jelas terlihat.

"Untuk saat ini kami melaporkan satu nama oknum DPRD ke Polda dengan inisial PS," ujarnya.

Ayat Hadiyat juga meminta agar kisruh ini tidak terjadi lagi di daerah lain karena akan memperlihatkan buruknya pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat dan sangat disayangkan antara legislatif dan eksekutif kisruh.

"Kalau seperti ini, masyarakat yang akan dirugikan," ujarnya.

Seperti yang diketahui, kisruh antara DPRD dan Pemprov DKI ini terkait dengan 'dana siluman' sebesar Rp12,1 triliun dalam APBD DKI 2015. Walaupun sudah dimediasi oleh Kemendagri yang diwakili Sekjen Kemendagri Tuswandi A. Tumenggung kisruh keduanya tidak menemui titik terang bahkan makin parah dengan kekisruhan dalam mediasi. (ren)

Baca juga: