Ahok: Ada Cara Lain Sejahterakan Buruh di Luar Revisi UMP
Rabu, 10 Desember 2014 - 16:29 WIB
Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews
- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menegaskan tidak akan merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta yang telah ditetapkan pada pada tanggal 17 November 2014 yang lalu dengan besaran Rp 2,7 juta.
Akan tetapi, Ahok, sapaan Basuki, memastikan Pemerintah Provinsi DKI tetap menjamin kesejahteraan buruh melalui penyaluran program-program yang sudah berjalan selama ini, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) atau Kartu Jakarta Sehat (KJS).
"Kita masih punya KJP, tinggal guru dan kepala sekolahnya siswa yang mengajukan," ujar Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 10 Desember 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Akan tetapi, Ahok, sapaan Basuki, memastikan Pemerintah Provinsi DKI tetap menjamin kesejahteraan buruh melalui penyaluran program-program yang sudah berjalan selama ini, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) atau Kartu Jakarta Sehat (KJS).
"Kita masih punya KJP, tinggal guru dan kepala sekolahnya siswa yang mengajukan," ujar Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 10 Desember 2014.
Meski berpeluang mendapat KJP, Ahok tetap menekankan pentingnya peningkatan pengawasan terhadap para calon penerima bantuan ini. Pasalnya, selama ini masih banyak penerima KJP dan KJS yang ternyata keluarga mampu dan berkecukupan.
"HP
-
nya jangan pakai BB, iPhone, kan enggak lucu. Semuanya mesti jelas sebelum terima bantuan," kata Ahok.
Terkait dengan tuntutan buruh merevisi UMP pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, Ahok menegaskan, Pemprov DKI tidak mungkin memenuhinya. Sebab, penetapan UMP sudah dilakukan dengan memperhitungkan semua jenis komponen hidup layak di ibu kota serta kemampuan para pengusaha dalam memenuhinya.
"Semuanya sudah ada dasarnya. Kalau alasannya mereka ingin tambah (besaran UMP) karena mau menonton bioskop, ya kita enggak bisa bantu penuhi," ujarnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Meski berpeluang mendapat KJP, Ahok tetap menekankan pentingnya peningkatan pengawasan terhadap para calon penerima bantuan ini. Pasalnya, selama ini masih banyak penerima KJP dan KJS yang ternyata keluarga mampu dan berkecukupan.
