Ahok Ingin Pemprov DKI Tunjuk Langsung Ketua RT/RW
- ANTARA/M Agung Rajasa
VIVAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewacanakan untuk menunjuk langsung ketua RT/RW di seluruh kelurahan di Ibu Kota. Cara ini menggantikan sistem pemilihan ketua RT/RW yang dilakukan sendiri oleh warga yang selama ini berlaku.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan, nantinya dia akan menunjuk kader-kader PKK, Posyandu, atau siapapun tokoh masyarakat yang dianggapnya benar-benar peduli dengan daerahnya untuk menjadi ketua RT/RW.
"Ini Ibu Kota lho. Wali Kota juga tidak dipilih. Lurah, camat juga tidak dipilih secara langsung oleh warga. Ya sudah, ketua RT atau RW juga kita tunjuk saja. Kader-kader PKK, Posyandu, pensiunan, atau siapapun, orang tua, tokoh-tokoh masyarakat yang memang peduli dan jadi pemerhati di daerahnya, kmai angkat langsung jadi ketua RT/RW," ujarnya saat ditemui di kantornya di Balai Kota DKI Jakarta hari ini, Jum'at, 13 Juni 2014.
Menurut Ahok, sapaan akrab Basuki, hal ini dilakukan karena dengan sistem pemilihan sekarang, banyak warga yang malah berlomba-lomba ingin menjadi ketua RT/RW, bukan dengan tujuan membina warga di daerahnya, melainkan ingin menjadi "penguasa".
Dia mencontohkan seperti preman di daerahnya yang memiliki hak untuk mengelola lahan parkir atau toko agar bisa disewa-sewakan kepada pihak yang ingin menggunakannya.
"Kami sekarang lagi hadapi fakta, RT/RW kita, itu sebagian besar ternyata mengelola dan menyewakan lapak-lapak, kios-kios, sampai parkiran. Jadi seperti preman. Kalau punya lapak banyak, makin berkuasa, makin banyak duit dia," ujar dia.
Setelah merasa menjadi penguasa, lanjutnya, para ketua RT/RW itu pun biasanya tidak memiliki masa jabatan yang jelas dan tidak mempedulikan lagi instruksi camat atau lurah yang menjadi atasannya.
"Kami temukan juga banyak sekali yang tidak ada masa tugasnya. Dan dia dipanggil lurah atau camat pun tidak menggubris. Kadang-kadang malah ada oknum lurah yang terpaksa kerja sama dengan mereka," kata dia.
Digaji
Ke depannya, kata Ahok, Pemprov DKI akan menggunakan dana APBD agar dapat memberikan gaji yang lebih besar kepada para ketua RT/RW. Ia berharap, dengan gaji yang lebih besar, para ketua RT/RW akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar.
"Ya kita kasih gaji lah. Lebih baik naikkan gajinya jadi Rp1.000.000, nanti saya ambil dari APBD, tapi dia tanggung jawabnya jelas," ujarnya.
Agar Pemprov DKI bisa mengetahui kondisi nyata di lapangan, ia akan mewajibkan para ketua RT/RW yang baru terpilih nanti untuk juga menggunakan aplikasi smartphone SafetiPin yang akan diluncurkan pada Agustus nanti. Dengan alat komunikasi itu, mereka bisa mengirimkan laporan kondisi di daerahnya setiap hari.
"Kami juga akan wajibkan. Misalnya, satu hari, dia pagi, siang, sore, ngirim laporan lewat program SafetiPin itu untuk melaporkan kondisi wilayahnya. Mungkin sekali kirim kita kasih Rp10.000 gitu sebagai ongkosnya dia. Jadi itu tanggung jawab tambahannya. Nanti ketua RT/RW setiap hari langsung kontak sama kita pekerjaannya," ucap Ahok. (ren)
Konser di Jakarta Batal H-1, Padahal Dua Lipa Sudah Tiba di Indonesia
Rasa kecewa dan sedih tengah dirasakan oleh penyanyi Dua Lipa yang batal menggelar konser di Jakarta. Ia seharusnya bisa bertemu dengan penggemar di Indonesia malam ini.
